LENSAINDONESIA.COM: Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah tidak melarang tradisi mudik Lebaran. Tapi, para pemudik tetap diberi pilihan konsekuensi, yaitu berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

“Kombatan sangat mengapresiasi kebijakan tersebut. Sebagai kepala negara, Pak Jokowi memutuskan ini, tentu melalui pertimbangan
berbagai aspek. Apalagi, presiden sudah menggelontorkan dana APBN tidak sedikit untuk berbagai kebijakan bantuan sosial di
tengah masyarakat melaksanakan anjuran pemerintah tentang social distancing dan physical distancing,” kata Ketua Umum DPN Kombatan, Budi Mulyawan, SH, di Jakarta, Sabtu (04/04/2020).

Kombatan berpandangan keputusan Presiden sudah sangat tepat, sebagai sikap kearifan pemerintah terhadap masyarakat khususnya
lapis bawah. Sebab, kata Budi Mulyawan yang akrab dipanggil Cepi, kalau pun dilarang, fakta seperti yang sudah terjadi masih saja ada yang nekad melanggar.

“Kalau dilatang dan terjadi pelanggaran, tidak tertutup kemungkinan mengundang tindakan represif dari aparat di lapangan. Bisa
dibayangkan, bagaimana marahnya publik jika di hari yang oleh umat muslim di Indonesia diyakini penuh rahmat karena bisa saling
memaafkan, ternyata diwarnai kabar di medsos maupun media konvensional, pemudik dikejar-kejar aparat,” kata pimpinan Kombatan, yang Februari lalu dideklarasikan menjadi ormas nasonalis independen ini.

Bahkan, lanjutnya, lebih memancing emosi massa akibat mudik dilarang lantas bermunculan berita ada pemudik kumpul-kumpul silaturahmi dengan keluarga dibubarkan aparat.

Pantauan Kombatan di lapangan belakangan, kata Cepi, meski ada imbauan keras agar masyarakat tidak keluar rumah jika tidak penting, toh warga musiman di kota-kota besar seperti Jakarta malah sudah ada yang berbondong-bondong mudik.

“Di Jakarta, misalnya, warga yang nekad mendahului mudik karena mereka berpenghasilan harian seperti berdagang maupun usaha jasa. Mereka tidak semata-mata melanggar. Pilihan nekad pulang kampung, akibat usaha mereka di Jakarta belakangan macet, tidak punya pendapatan buat makan keluarga. Karena kantor-kantor tutup, sekolah-sekolah diliburkan, orang banyak yang tidak keluar rumah,” ungkap ketua umum ormas, yang salah satu dwan pembinanya adalah Watimpres Sidarto Danusubroto, ajudan Proklamator Bung Karno.

“Seandainya pemerintah daerah tanggap secepatnya mengucurkan dana bantuan sosial, pasti warga musiman itu memilih tidak mudik. Mereka tentu paham kegiatan mudik beresiko tertular atau menularkan wabah Virus Corona,” imbuh Cepi.

Menurut Cepi, pihaknya optimistis kebijakan Presiden tidak melarang mudik lebih banyak manfaatnya. Menurutnya, soal kekhawatiran pemudik dapat menyebarkan virus Covid-19 di kampung halaman, tentu bisa diantisipasi apabila pengawasan isolasi
14 hari dilakukan secara ketat oleh aparat di level bawah.

“Memang cukup merepotkan, tapi itulah tanggungjawab semua aparat di level bawah di desa. Toh, pemerintah pusat sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan diback up dana APBN yang tidak sedikit. Belum lagi, aparat desa diberi kewenangan menggunakan dana bantuan desa yang per tahun Rp 1 miliar untuk pencegahan wabah Covid-19,” tegas Cepi.

Dengan begitu, lanjut Cepi, kekhawatiran ada yang mengemplang atau korupsi dana desa di level bawah dengan dalih pandemi
virus ini, tidak akan terjadi. “Akuntanbilitas dana desa juga jadi gamblang dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Cepi, lagi.

Dengan diizinkannya warga mudik Lebaran, Cepi menilai, manfaat yang lebih besar lagi justru masyarakat hatinya dibuat merasa nyaman, dan sebaliknya tidak dibuat tambah stress atau bertambah paranoid dibanding jika dilakukan pelarangan. Ia meyakini dari aspek pendekatan kualitatif maupun kuantitaif, dengan tidak dilarangnya mudik tidak berarti masyarakat akan berbondong-bondong musik.

“Bisa jadi benar yang dikatakan Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan, masyarakat akan berpikir dua tiga kali jika tetap memilih ramai-ramai mudik. Sebab, selain harus menjalani isolasi 14 hari, harga tiket mudik pasti melonjak drastis. Jaga jarak membuat semua moda transportasi kapasitasnya tinggal separuh. Sehingga, harga tiket bisa melonjak minimal dua kali lipat,” ungkap Cepi.

Apalagi, kata dia, jika bantuan sosial khusus dari pemerintah pusat sudah dibagikan. “Masyarakat tentu lebih memilih tidak mudik, dan lebih memilih Lebaran tetap di rumah bersama keluarga. Toh, sudah dapat dana bantuan dari pemerintah,” ungkap Cepi.

Kombatan, kata Cepi juga sangat meyakini apabila wabah Covid-19 di tanah air atas kuasa Tuhan ternyata meredah sebelum hari Raya Idul Fitri, maka keputusan Presiden Jokowi tidak melarang mudik Lebaran bukan hanya membuat hati masyarakat sekadar nyaman. “Tapi, masyarakat muslim di Indonesia yang jumlahnya mayoritas, tentu akan merasa lebih bahagia dan bersyukur karena Indonesia dimenangkan menghadapi bencana global,” pungkasnya. @licom_09