LENSAINDONESIA.COM: Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan corona virus disease (COVID-19).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mulai menganggarkan sebanyak Rp 2,384 triliun. Anggaran ini hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam wabah COVID-19 di Jatim.

Dana itu khusus digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan COVID-19. Mulai promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah COVID-19.

Alokasi anggaran sebesar Rp 2,384 triliun ini setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020.

“Pemprov saat ini mengalokasikan Rp 2,384 trilliun untuk penanganan COVID-19 baik untuk promotif preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi. Angka alokasi anggaran ini setara dengan 6,8 persen dari APBD kita,” papar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menurutnya jika refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini diikuti juga di tingkat kabupaten kota oleh para bupati dan walikota guna kepentingan penanganan COVID-19, maka akan bisa sama-sama memberikan kekuatan ekonomi untuk Jatim.

“Kalau mereka (pemkab/pemkot) bisa mengalokasikan anggaran yang sama sebesar 6-7 persen dari APBD untuk penanganan COVID-19, maka ini akan memberikan bantalan yang kuat untuk ekonomi masyarakat Jatim,” tegas Khofifah.

Terlebih saat ini juga sudah ada arahan pemerintah pusat dimana menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran khusus penanganan COVID-19.

Masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akan diberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun juga uang tunai.

Sementara, Pemprov Jatim sendiri sudah melakukan perhitungan bagi masyarakat yang nanti akan mendapatkan bantuan sosial.

Dasar penerima bantuan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, Pemprov telah melakukan sinkronisasi, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat akan dibantu melalui program bantalan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Jika masih ada yang belum tercover, maka pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengatasi hal tersebut agar pembagian lebih merata.

Karena pada dasarnya intervensi pemerintah pusat baik yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun dalam bentuk PKH, berbasis pada mereka yang masuk dalam DTKS.

“Hari ini kita temukan fenomena baru, bahwa mereka yang di kepulauan tidak bisa menjual ikan hasil tangkapannya. Padahal mereka tidak masuk dalam DTKS,” kata Khofifah.

Maka rencananya Pemprov Jatim akan mengcover masyarakat di kepulauan tersebut.

Selain itu, para driver ojek online yang mereka tidak masuk di DTKS sehingga tidak tercover bantuan dari pemerintah pusat juga akan dicover Pemprov.

Kemudian, masyarakat yang merantau dan mudik karena tidak mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian dan tidak masuk dalam DTKS juga akan diberikan bantalan sosial dari Pemprov Jatim.

“Sesuai hitungan yang ada, masyarakat di pedesaan yang terdampak ada sebanyak 4,73 juta KK. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira diluar DKTS,” tegas Khofifah.

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan, yang artinya masuk dalam sektor non agro tercatat ada 3,8 juta KK yang terdampak COVID-19.

Dari jumlah 3,8 juta KK tersebut yang sudah masuk dalam DTKS ada sebanyak 1 juta KK. Artinya ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS.

“Ini yang kami bahas intervensi dari pemerintah pusat dilengkapi dengan intervensi dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Jadi pemerintah pusat telah menambah dari 2,8 juta KK ditambah 1,040 juta untuk BPNT. Nah Pemprov akan menambahkan bantuan baik bagi mereka yang sudah dapat dari BPNT maupun yang belum mendapatkan itu,” tandasnya.@sarifa