LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPRD Surabaya menggelar sidang paripurna secara video teleconference dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Senin (06/04/2020) siang.

Rapat virtual ini dilakukan karena dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19

Meski begitu, sebagian anggota DPRD Surabaya yang bisa hadir tetap memasuki ruang paripurna di lantai tiga namun dengan standar protocol phisical distancing sesuai instruksi pemerintah pusat.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwiyono mengatakan, dalam rapat paripurna kali ini diantaranya membahas penanganan COVID-19 yang dianggarkan Rp 196 miliar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Anggaran tersebut diantaranya untuk kebutuhan sembako bagi warga yang tidak mampu,” kata politisi yang akrab disapa Awi ini.

Politisi asal PDI Perjuangan ini menjelaskan, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapat keringanan bahkan pembebasan biaya untuk air PDAM. “Itu salah satu kebijakan dari wali kota yang disampaikan tadi,” bebernya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Awi itu mengatakan, bagi anggota dewan yang belum mendapatkan giliran berbicara dengan wali kota, bisa menyampaikan secara tertulis.

“Nanti melalui ketua DPRD dan akan saya kirimkan ke wali kota, atau opsi ke dua, melakukan rapat teleconfrence antara komisi dengan OPD Pemkot Surabaya,” pungkasnya.

Selain soal anggaran, DPRD juga menyimak paparan Wali Kota Risma tentang kebijakan lain tentang pencegahan COVID-19. Antara lain penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pembuatan bilik disinfektan di kantor-kantor publik, wastafel di tempat-tempat umum.

“Juga pemberian APD (alat pelindung diri) ke-14 rumah sakit di Surabaya, yang menjadi rujukan penanganan COVID-19. Tidak hanya Rumah Sakit Dr. Soewandhi dan Rumah Sakit Bakti Dharma Husada yang dikelola Pemkot Surabaya,” kata Adi.@wan