LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah pegiat sosial dan aktivis di Kabupaten membuka Posko Pengaduan Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak COVID-19.

Aksi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat.

Posko pengaduan tersebut diinisiasi oleh pegiat sosial Faizuddin Al Muntaqobat.

Pembukaan posko pengaduan yang berlokasi di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, dihadiri perwakilan dari beberapa wilayah.

Diantaranya pegiat sosial dari Ploso Asrori, dari Plandaan M Ahsanul Fikri, aktifis guru honorer yang juga kordinator FHK2I Jombang Ipung Kurniawan, serta Pak Unggul pegiat peduli Disabilitas Jombang, Wawan dari Tembelang.

Kordinator Posko, Faizudin Al Muntaqobat menilai bahwa sebetulnya pemerintah pusat sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi COVID-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE).

“Akan tetapi, pemerintah daerah hingga pemerintah desa mau atau tidak mentaati regulasi-regulasi yang ada? Karena bisa aja terjadi pungutan liar, hingga terjadi dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul,” kata aktivis yang akrab disapa Gus Faiz ini, Jumat (17/04/2020).

Karena itu, pada kesempatan pembukaan Posko Pengaduan Bantuan Sosial Terdampak COVID-19 ini, Gus Faiz membeberkan beberapa rekomendasi diantaranya :

1. Pemerintahan Desa dan Kabupaten untuk mentaati kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah kabupaten agar membuat portal online khusus untuk anggaran COVID-19 baik yang berasal dari APBN, APBD dan DD. Agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala serta ditampilkan dalam portal online.

3. Pemerintah juga segera membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh.

4. Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan COVID-19 terutama untuk membuat posko-posko pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga diperlukan. guna membantu Pemerintah.

Gus Faiz menandaskan jika kegiatan posko ini akan terus dilakukan sebagai upaya memdampingi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya.

“Untuk itu, kita akan terus memantau karena sejatinya regulasi yang sudah diteken oleh pemerintah pusat sudah banyak yang tahu,” tegasnya.@Obi