LENSAINDONESIA.COM: Merebaknya sebaran virus Covid-19, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kembali di tarif lama sejak 1 Mei 2020.

Tarif iuran lama atau turun dari harga iuran terbaru, sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3.

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, dan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 dengan pembatalan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, berlakunya penyesuaian iuran tersebut sesuai Putusan MA adalah per 1 April 2020. Namun, iuran bulan Januari hingga Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yakni sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

“Jadi untuk iuran Januari himgga Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan di bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” terang Iqbal dalam.keterangan resmi yang diterima Lensaindonesia.com, Sabtu (02/05/2020).

Ia menambahkan, dengan integerasi sistem teknologi informasi (TI), BPJS Kesehatan per 1 Mei 2020 peserta sudah menerima tagihan yang disesuaikan.

“Intinya kami ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19. Pengembalian nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, semogabisa membantu masyarakat. Peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya,” tandas Iqbal.

Jika 1 Mei 2020 peserta mengalami kendala terkait status kepesertaan, lanjutnya, tagihan serta informasi lainnya bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

“Penyesuaian iuran ini berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019,” tegasnya.

Pemerintah saat ini juga menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang bersubstansi mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).@Rel-Licom