LENSAINDONESIA.COM: Dana bantuan sosial (Bansos) program social safety net yang dialokasikan Pemprov Jawa Timur khusus mengintervensi warga terdampak COVID-19 mulai dicairkan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga telah berkoordinasi dan mengadakan rakor secara virtual bersama bupati/walikota se-Jatim.

Khofifah meminta pada bupati/walikota untuk segera menyelesaikan proses penyampaian data by name by address kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin sebagai dasar pemberian bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 senilai Rp 600 ribu/KPM per bulan selama 3 bulan.

“Kami telah perpanjang update datanya sampai hari ini (Rabu). Semua data harus sudah masuk dan bisa dimaksimalkan sehingga semua kuota dapat terpenuhi,” katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (06/05/2020).

Dalam teleconference bersama bupati/ wali kota se-Jatim, Gubernur Khofifah tak hanya berkoordinasi terkait Bansos tunai dari Kemensos, namun juga menyosialiasikan terkait Bansos social safety net yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur.

Pertama, yaitu Bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan bantuan bagi warung sekitar pondok pesantren.

Yang saat ini sudah mulai bisa dinikmati para warga terdampak COVID-19 di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan.

Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPMyang berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Namun juga ditambah top up uang sebesar Rp 100 ribu dari Pemprov Jawa Timur.

“Kami sudah salurkan melalui transfer dari Bank Himbara bantuan top up untuk KPM BPNT yang berbasis kelurahan. Mereka warga Jatim yang dapat bantuan BPNT sebesar Rp 200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh Pemprov Jatim top up sebesar Rp 100 ribu. Total berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat,” beber mantan Mensos ini.

Lebih lanjut dijelaskan, penambahan top up ini karena untuk wilayah berbasis kelurahan, mereka tidak memiliki tambahan bantuan dari realokasi dana desa yang diberikan untuk warga terdampak. Sehingga Pemprov Jatim merasa perlu untuk menambah pelapisan bantuan ini.

Total KPM di Jawa Timur yang akan mendapatkan tambahan top up ini ada sebanyak 333.022 KPM dengan nilai total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp 99,906 miliar. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama 3 bulan ke depan.

“Kalau kita rinci bagi daerah yang kini sedang menerapkan PSBB, untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, yang setara dengan Rp 5,62 miliar,” imbuh Khofifah.

Untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima top up ini ada sebanyak 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp 2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp 1 miliar.

Selanjutnya, Bansos social safety net yang diberikan Pemprov Jatim adalah berupa bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak COVID-19 yang diberikan melalui kabupaten/kota.

Bantuan tersebut disiapkan guna menyisir warga terdampak yang belum tersisir dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun Bantuan Langsung Tunai dari dana desa.

“Kami menyiapkan dana bantuan keuangan khusus senilai Rp 549,9 miliar untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pusat. Mereka akan dibantu Pemprov Jatim berupa bantuan tunai Rp 200 ribu per bulan selama tiga tiga bulan ke depan,” tambah dia.

Terkait, wilayah yang kini menerapkan PSBB, Kabupaten Sidoarjo Pemprov Jatim akan mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk 65.000 KPM warga terdampak COVID-19 dengan total Rp 39 miliar.

Sedangkan untuk Kabupaten Gresik Pemprov Jatim akan memberikan intervensi bantuan keuangan khusus untuk 35.000 KPM dengan nilai Rp 21 miliar.

Dan untuk Kota Surabaya Pemprov Jatim memberikan intervensi bantuan keuangan khusus untuk 45.000 KPM dengan nilai Rp 27 miliar.

“Siapa saja penerima bantuan keuangan khusus ini yang berhak dan tahu warganya ya bupati dan wali kota. Kami berikan kewenangan bupati/walikota untuk menentukan. Penerimanya bisa bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun dari non DTKS,” tegas gubernur.

Total bantauan yang dicairkan jika ditambah antara bantuan tambahan top up pelapisan BPNT dan juga bantuan keuangan khusus maka Kota Surabaya mendapatkan Bansos yang akan ditransfer dari Pemprov Jatim sebanyak Rp 32.627.900.000, Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp 41.519.100.000, dan Kabupaten Gresik Rp 22.034.400.000.

“Ini yang akan kami transfer. Ini tidak hanya untuk area PSBB tapi untuk semua wilayah kabupaten/kota di Jatim,” tandasnya.

Kemudian Bansos juga diberikan untuk pedagang warung sekitar pondok pesantren. Bansos ini diberikan sebagai bentuk stimulus ekonomi yang diberikan pada sektor informal terdampak COVID-19 dalam hal ini warung sekitar pondok pesantren (Ponpes).

Besarannya yakni Rp 500 ribu per orang/bulan selama 3 bulan dengan sasaran 600 Ponpes dengan masing-masing 20 warung.@sarifa