LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perusahaan di Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para buruh dan karyawan.

​”Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK,” tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (11/05/2020).

​Khofifah meningatkan semua perusahaan di wilayahnya untuk tidak
menggunakan alasan pandemi COVID-19 agar bisa tidak melaksanakan kewajibannya itu.

“Jangan sampai situasi pandemi COVID-19 dijadikan alasan untuk tidak membayarkan THR bagi para pekerja. Ini berlaku untuk semua tingkatan pekerja, mulai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap, atau yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) masih berhak menerima THR,” kata orang nomor satu di Jatim ini.


​Terkait besarannya, diterangkan Khofifah bahwa pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).


“THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menjelaskan merujuk Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID-19, kewajiban membayar THR dapat dilakukan dengan cara membayar tepat waktu sekurang-kurangnya 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Mulai sekarang sudah bisa dibayarkan, dan beberapa perusahaan sudah ada yang membayarkan THR-nya kepada pekerjanya,” jelas Himawan.

Pihaknya melanjutkan, jika dalam 7 hari sebelum lebaran belum bisa atau kesulitan membayarkan THR, maka harus dibicarakan bersama dengan para pekerja.

Supaya pola pembayaran THR bisa dipikirkan dan disepakati bersama.

Bahkan, jika ada perusahaan yang masih kesulitan belum membayarkan THR hingga Hari Lebaran, bisa diangsur dalam 2-3 kali pembayaran.

“Imbauan Ibu Gubernur, supaya antara pekerja dan pemberi kerja menyelesaikan persoalan THR ini secara damai dan di musyawarahkan,” cetusnya.

Selain itu, Disnakertras Jatim bersama Disnaker se-Jatim dan semua UPT sudah menyiapkan posko pengaduan. Posko dibuat jika pekerja dan serikar pekerja maupun pengusaha mengalami hambatan terkait pembayaran THR.

“Sehingga didapatkan penyelesaian yang secara sinergi di antara pekerja, pemerintah dan pemberi kerja,” tandas mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini.@sarifa