LENSAINDONESIA.COM: Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengubah konsep bisnis mal Sarinah hanya untuk produk-produk usaha mikro kecil dan menengah lokal Indonesia memantik pro dan kontra. Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik D Sirait menilai keputusan Menteri Erick Thohir tidak membunuh kenangan di Sarinah.

Menurutnya, keputusan Erick Tohir justru akan mengembalikan khittah Sarinah menjadi sangat lokal atau “Indonesia Friendly”.

“Keputusan Pak Erick Thohir bukan untuk membunuh kenangan di Sarinah. Ini pasti bukan hal mudah. Juga mungkin bukan hal yang
diinginkan, tapi hal itu jelas diperlukan,” kata Hendrik kepada wartawan, Selasa (12/5/2020).

Menurut Hendrik, keputusan Erick Thohir mencerminkan pemahaman untuk menempatkan, sekaligus gagasan tentang kemajuan yang relevan dengan tantangan dan semangat perubahan zaman, dengan penghormatan atas sejarah di saat bersamaan.

“Kedua hal tersebut penting agar masyarakat Indonesia semakin memahami jati dirinya, sehingga dapat terkoneksi secara bermartabat dalam pergaulan komunitas global,” imbuhnya dikutip beritasatu.com.

Seperti diketahui, Sarinah yang dapat disebut cikal bakal mal di Indonesia itu didirikan pada 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia, dan resmi dibuka pada 15 Agustus 1966. Pendirian pusat perbelanjaan modern milik BUMN ini digagas
Presiden RI pertama Ir bertujuan mempromosikan produk kerajinan lokal maupun mewadahi kegiatan perdagangan ritel dan menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia.

Juga ramai diberitakan, kebijakan Erick Thohir itu sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki. Bahkan, Teten mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Sarinah akan menjadi showroom untuk produk-produk UMKM.

Hendrik menilai konsep “Indonesia Friendly” yang diputuskan Menteri Erick Thohir untuk Sarinah, sejalan dengan kebutuhan bisnis khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya, pelaku bisnis itu banyak kendala dalam menghadapi perdagangan bebas. Tantangan UMKM ke depan, Hendrik memastikan akan lebih berat.

“Apalagi, sebagai negara yang tergabung Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Indonesia ikut menyepakati komitmen APEC yang menargetkan Asia Pasifik menjadi wilayah perdagangan bebas pada 2020. Komitmen tersebut disepakati pada APEC Ministrial Meeting ke-29, di Vietnam, awal November 2019 lalu,” ungkap Hendrik.

Dengan konsep baru itu, lanjut Hendrik, bisa diharapkan Sarinah menjadi salah satu etalase atau meja terdepan pelaku UMKM untuk mengatasi adanya banyak kendala di bidang pemasaran, eksibisi, kesepakatan bisnis, permodalan, dan lain-lain.

Hendrik juga menilai urgensi perubahan konsep bisnis Sarinah sejalan dengan data Kementerian Koperasi dan UKM. “Saat ini, diperkirakan ada 59,2 juta pelaku UMKM dengan 5.400 unit usaha. Dari jumlah itu, Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta atau 89,2 persen tenaga kerja, Usaha Kecil 5,7 juta atau 4,74 persen, dan Usaha Menengah 3,73 juta atau 3,11 persen. Artinya, secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional,” ungkap Hendrik.

Kemenkop UKM, kata Hendrik, melansir baru sebanyak 3,79 juta atau 3 persen UMKM yang memanfaatkan platform online dalam memasarkan produk-poduknya. Praktis, masih banyak dari UMKM yang belum begitu kuat terkoneksi dengan pasar.

Potensi UMKM dinilai Hendrik sangat luar biasa. Namun, katanya, butuh dukungan kebijakan yang kuat dan konsisten dari semua pihak, termasuk dari pemerintah. Pelaku UMKM, lanjut Hendrik, perlu habitat atau ruang yang tepat agar mampu berinteraksi dengan pelaku bisnis lokal maupun global.

“Almisbat meyakini Menteri BUMN Erick Thohir sejatinya tidak sedang berniat membunuh saksi dari sekian sejarah dan kenangan yang tercipta di Sarinah. Justru sebaliknya, mengembalikan Sarinah ke jati dirinya sesuai gagasan besar Soekarno. Sekaligus, mempersiapkannya sebagai ikon kemajuan masyarakat Indonesia, sekarang dan di masa mendatang,” tegas Hendrik. @jrk