LENSAINDONESIA.COM: Kasus dugaan pemalsuan status warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bekasi menjadi perhatian serius warga. Pasalnya, program pemerintahan Jokowi untuk PKH ini sejak munculnya bencana pandemi-19 menjadi penting jadi tumpuhan hidup warga terdampak.

Kasus yang sedianya diteruskan ke kepolisian untuk diproses pidana, warga masih menahan diri hingga ada niat baik oknum RT dan pendamping PKH dari kelurahan tersangka pemalsu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Terkuaknya kecurangan oknum RT dan oknum pendamping PKH di Kelurahan Jakasampurna ini, warga sengaja menggelar rapat untuk
klarifikasi penyelesaian. M Sudarto warga RT 010/02, Kelurahan Jakasampurna selaku korban ulah kedua oknum yang diduga mengacaukan program pemerintah untuk PKH itu, mengakui dirinya sengaja belum menempuh jalur hukum.

Apabila kedua oknum yaitu, Andi selaku Ketua RT dan Yasser selaku pendamping PKH itu tetap bersikeras merasa tidak bersalah, Sudarto
akan menyerahkan penyelesaian ke kepolisian. Proses di kepolisian, Sudarto akan menunjuk kuasa hukum.

“Rapat hari ini hanya menyelesaikan soal status  kepesertaan saya di PKH yang datanya disebutkan tidak terdaftar sebagai peserta PKH. Saya minta dibuatkan resmi di atas materai untuk saya serahkan ke pihak BNI Cab Kota Bekasi demi kejelasan status kepesertaan PKH saya. Ini agar tidak dimanfaatkan oleh oknum,” kata Sudarto.

Pertemuan rapat siang itu dihadiri Koordiantor PKH Kota Bekasi, Pelaksana PKH Kecamatan Bekasi Barat, Pendamping PKH Kelurahan
Jakasampurna, aparat kelurahan. Termasuk pula Lurah Jakasampurna.

Aparat Kelurahan Jakasampurna memastikan soal status warga Sudarto memang ditetapkan masih sebagai warga Kampung Rt010/02 Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Ini sesuai alamat yang tertera di-KTP-nya, meski Sudarto tidak lagi berdomisili di wilayah Jakasampurna.

Sementara itu, Ketua Koordinator PKH Kota Bekasi, Usep Satriana menyerahkan persoalan dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan anak buahnya ke pihak kepolisian. Pihaknya mempersilahkan Sudarto melapor polisi agar jera.

Diketahui, kedua oknum itu membuat keterangan Aspal (Asli tapi Palsu) terkait keberadaan Sidarto tinggal. Isinya menyatakan Sidarto
pindah alamat, sehingga tidak lagi menjadi warga RT 010/02 di Kelurahan Jakasampurna.

“Silahkan saja karena itu haknya (melapor,red). Yang jelas, persoalan dia yang mempertanyakan soal kepesertaannya di PKH memang tidak tercantum dalam data. Sudah kami berikan pernyataan secara resmi dalam pertemuan kami,” jelas Usep usai rapat yang dihadiri Sudarto dan Tim PKH.

Usai pertemuan, Sudarto mengatakan bahwa surat pernyataan yang telah disepakati itu menyebutkan dirinya bukan peserta PKH. Pernyataan itu sudah ditandatangani M Taufik selaku Ketua Pelaksana PKH Kecamatan Bekasi Barat, dan diketahui Ketua PKH Kota Bekasi, Usep Satriana. Surat keterangan akan diserahkan ke BNI sebagai pihak ketiga selaku penyalur uang tunai PKH.

“Surat ini sebagai dokumen yang bisa digunakan pihak BNI terkait persoalan saya. Agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan data
saya,” ujar Sudarto.

Sudarto menyayangkan ketidakhadiran Andi selaku Ketua RT 010.02 dalam rapat itu. “Kalau saya tergantung itikad baik Ketua RT
maunya bagaimana. Kalau tetap gak ada itikad baik, ya nanti saya serahkan ke kuasa hukum saya saja,” terang Sudarto.

Lurah Jakasampurna Edi Junaedi diminta tanggapannya, dirinya berharap permasalahan dugaan pemalsuan surat pengantar pindah M Sudarto, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

Lurah berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara M Sudarto, Ketua Rt 010, dan Ketua RW 02 untuk duduk bareng menyelesaikan permasalahannya.

“Hari ini, Ketua RT gak bisa hadir, karena mertuanya di kampung meninggal dunia. Jadi, rapat tad,. tidak bisa hadir. Insya’ Allah kita bantu untuk mempertemukan mereka secara kekeluargaan,” pungkas Edi Junaedi seolah bergeming terkait ancaman korban akan meyerahkan pada kuasa hukum jika tidak puas penyelesaian masalah. @sofie