LENSAINDONESIA.COM: Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya oleh lima fraksi di DPRD Surabaya akhirnya gagal terlaksana.

Gagalnya pembentukan pansus ini terjadi karena Fraksi Partai Golkar yang sebelumnya ikut mengusulkan secara tertulis, mendadak membelot menolak saat di dalam rapat badan musyawarah (Banmus) pada Jumat (15/05/2020) kemarin. Selain itu, Ketua Fraksi Demoktat-NasDem Herlina Harsono Njoto, juga meninggalkan kawan-kawan fraksinya. Ia secara pribadi menolak pembentukan pansus. Sehingga, usulan pembantukan pansus COVID-19 gagal karena ditentukan melalui voting dalam banmus.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Imam Syafi’i mengaku heran dengan sikap Fraksi Golkar dan Herlina yang tiba-tiba berubah saat rapat Banmus.

Imam juga mempertanyakan adanya voting yang tidak biasa terjadi dalam rapat Banmus DPRD.

“Baru kali ini di rapat banmus ada voting. Harusnya cuma menjadwalkan usulan pansus di rapat paripurna untuk diputuskan apakah pansus COVID-19 disetujui atau tidak. Termasuk dengan voting kalau tidak bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat,” tegas Imam kepada lensaindonesia.com, Sabtu (16/05/2020).

Imam mengatakan, Fraksi Partai Golkar jelas berbalik arah dalam rapat banmus kemarin. Golkar yang semula ikut mengusulkan pansus bersama secara tertulis, sekarang menolaknya. Sedangkan, Herlina anggota banmus yang juga Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem juga mbalelo dari kesepakatan Fraksi Demokrat-Nasdem.

“Dalam rapat banmus kemarin dua orang mewakili Fraksi Demokrat-NasDem yaitu Herlina dan Syaiful Bahri. Syaiful tetap mengusulkan adanya Pansus COVID-19 dan minta dijadwalkan di paripurna. Sebaliknya, Herlina mengkhianati keputusan hasil rapat Fraksi Demokrat-Nasdem yang tetep mengusulkan pansus,” ungkapnya.

Sikap Herlina ini membuat anggota Fraksi Demokrat-NasDem terkaget-kaget. “Dia (Herlina) ambil keputusan sendiri,” kata Imam.

“Sy kaget juga mendengar cerita teman dari fraksi lain. Dimana kami tidak pernah membatalkan keputusan pansus. Dan Herlina sendiri tidak pernah mengajak bicara untuk perubahan (menolak pansus) itu,” kata Imam Syafi’i.

“Beberapa teman dari fraksi lain menduga, Herlina berani mengorbankan marwah fraksi dan meninggalkan teman-teman di fraksinya, dikarenakan punya hubungan dekat dengan Ketua DPRD Surabaya dari PDIP,” tambah politisi NasDem ini.

Imam menyebut, sejak semula Herlina terlihat alergi adanya usulan pembentukan Pansus COVID-19. Hal ini terlihat dari nada bicaranya ketika menanggapi usulan.

“Dari nada-nadanya (bicara) sudah terlihat. Tapi dalam rapat fraksi yang dihadiri tujuh orang anggota (lengkap) sudah memutuskan secara bulat perlu adanya pansus. Pertimbangannya karena kemanusiaan. Pemkot Surabaya tidak punya roadmap dan konsep yang jelas dalam menangani merebaknya pandemi Corona. Sehingga jumlah korban terus melonjak. Karena itu, fraksi kemudian membuat surat usulan pembentukan Pansus COVID-19 yang dikirim ke ketua DPRD Surabaya,” kata Imam.

Selama ini, Herlina juga dikenal dekat dengan Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya.

“Herlina dikenal dekat dengan Kepala Bappeko Eri Cahyadi yang akan mati kutu jika DPRD sampai membentuk pansus,” tegas Imam.

Diduga Herlina takut jika pansus jadi alat untuk mengawasi bantuan sembako bagi warga terdampak COVID-19. Apalagi, dengan banyaknya bantuan beras ke masyarakat dengan gambar Eri Cahyadi, spekulasi publik pun muncul bahwa Ketua Bappeko itu memanfaatkan dan menunggangi penyaluran bantuan pada terdampak COVID-19 untuk kepentingan elektoralnya maju dalam pilwali Surabaya Desember 2020.

“Padahal pansus ini jelas-jelas tidak ada unsur politiknya sama sekali,” kata imam.

Meski upaya membentuk pansus digagalkan, Fraksi Demokrat-NasDem sampai hari ini tidak mencabut, apalagi membatalkan usulan untuk pembentukan Pansus COVID-19 yang dikirim secara tertulis ke Ketua DPRD Surabaya itu.@LI-13