LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah kalangan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan DPR RI menjadi menjadi Undang-Undang, salahsatunya Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.

Dalam Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 ini terdapat pasal yang justru merugikan masyarakat, karena adanya hak imunitas terhadap penggunaan uang negara oleh pemerintah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Abdul Rachman Thaha menilai, dengan disahkannya Perppu ini, sama halnya mengkebiri secara massal kewenangan Parlemen. Artinya ada sebuah pasal yang bisa saja dalam hal ini eksekutif berlindung dari penggunaan anggaran keuangan negara.

“Saya tetap mendorong dan meminta kepada pimpinan DPD RI untuk membentuk Pansus pengawasan penggunaan anggaran negara terkait wabah Corona ini, karena fungsi pengawasan ini yang bisa kami lakukan sebagai mana konstitusi telah mengamanahkan terhadap lembaga Parlemen,” ujarnya, Minggu (17/05/2020).

Abdul Rachman Thaha mengatakan, selain dirinya, banyak anggota DPD RI yang menolak pengesahan Perppu ini. Namun ia menyayangkan belum adanya sikap tegas dari pimpinan DPD terkait ditetapkanya Perppu Corona ini. Sebab banyak kalangan akademisi, aktivis dan LSM yang meminta agar segera dibentuk lembaga pengawasan.

“Ini kok DPD RI ibarat tinggal diam kenapa tidak mengambil langkah untuk membentuk suatu pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara,” tuturnya.

“Jadi memang perlu nantinya saya meminta untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan DPD RI ini nantinya,” tambahnya.

Terbukti kata dia, dalam hal pembagian BLT banyak keluhan masyarakat yang tidak dapat. Sampai ada anggapan pilih kasih dalam hal penyaluran BLT tersebut. Begitu pula dengan BLT desa, sampai ada masyarakat bertanya kepada dirinya.

“Masyarakat banyak yang tanya buat apa kami di data-data pada akhirnya kami juga tidak mendapatkan bantuan, jadi dari hal-hal ini lah yang perlu semua diawasi,” ujar anggota DPD dari Dapil Sulawesi Tengah ini.

Rachman melihat mungkin sebenarnya maskud dan tujuan Presiden Jokowi sangat bagus untuk membantu percepatan penanganan Corona di masyarakat. Namun sering kali maksud dan tujuan Presiden dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan di balik wabah Corona ini.

“Jadi jangan sampai situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya ini memanfaatkan anggaran dalam hal menguntungkan diri sendiri atau kelompok, jangan sampai berjamaah untuk melakukan tindakan korupsi terhadap keuangan negara, malah Pak Presiden tidak tau menahu,” tandasnya.

“Maka dari itu saya tetap mendorong kepada pimpinan DPD RI untuk membentuk suatu pengawasan entah apa namanya mau Pansus atau Satgas terserah yang terpenting bahwa lembaga DPD RI benar-benar bermanfaat buat bangsa, negara dan masyarakat,” tutupnya.@LI-13/mob