LENSAINDONESIA.COM: Maraknya perkawinan usia anak di Indonesia memicu angka kematian ibu hamil di usia dini.

Hal tersebut karena faktor kurang matangnya usia pernikahan sekaligus di sisi biologis kandungan sang ibu muda tersebut belum siap menerima janin.

Untuk itu, pemerintah harus mampu mengintervensi terlebih dahulu kasus-kasus yang terjadi di Pulau Jawa, sembari mengamati provinsi-provinsi luar Jawa yang memiliki angka prevalensi perkawinan anak masih tinggi.

Penanggung jawab Program Geliat Universitas Airlangga Surabaya, Dr Nyoman Anita Damayanti, drg. M.S menyampaikan, pengetahuan masalah kesehatan reproduksi itu sangat penting bagi setiap perempuan.

“Banyak perempuan usia dini yang tidak mengetahui resiko kehamilan di usia muda itu seperti apa, kendati pendidikan mereka tinggi. Angka kematian ibu hamil di masa pandemi ini, hingga April 2020, mencapai 180 kasus. Selain itu, ada 590 ribu perempuan di Jawa Timur yang akan melahirkan di saat pandemi,” terang Nyoman saat webinar dengan para awak media, Rabu (20/05/2020).

Sementara itu, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, Derry Fahrizal Ulum memaparkan, catatan BPS terkait masalah perkawinan usia anak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah berhasil diselesaikan, artinya pemerintah berhasil menekan hampir 50 persen beban kasus perkawinan usia anak secara nasional.

“Kendari prevalensi tertinggi diduduki Provinsi Sulawesi Barat, namun secara absolut, ranking tertinggi perkawinan usia anak di Indonesia ditempati Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah,” jelas Derry.

Untuk Jawa Timur, lanjutnya, sebanyak 12,71 persen anak perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Dan secara nasional, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2018 yang menyebutkan, penurunan presentase perkawinan di bawah 18 dan 15 tahun cenderung lambat dalam 10 tahun terakhir.

“Menurut proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, diperkirakan perkawinan anak perempuan mencapai 1.220.900,” imbuh Derry.

Presidium Jaringan AKSI, Rani Hastari mengungkapkan, terkait upaya menekan angka perkawinan usia anak, menurutnya sudah banyak kebijakan-kebijakan di daerah yang alih-alih melindungi kaum perempuan ternyata justru membuat diskriminasi.

“Mengusung dalih melindungi anak, namun nyatanya banyak ketentuan yang maoah membatasi ruang tumbuh gerak dan kembang anak tersebut,” tegas Rani.@Eld-Licom