LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabuaten Jombang kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penghargaan ini diraih ketujuh kalinya secara berturut turut.

Capaian ini berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang Tahun Anggaran 2019.

Penghargaan Opini WTP ini diberikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setiono kepada Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab didampingi Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuraemi di Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur di Juanda Sidoarjo, pada Jumat (29/05/2020) pagi tadi.

Tampak hadir juga dalam prosesi itu, Sekdakab Jombang, DR. Akh. Jazuli, Kepala BPKAD , Kepala Inspektorat dan Kabag Humas Protokol Kabupaten Jombang.

Atas capaian yang diperoleh Pemkab Jombang ini, Bupati Mundjidah Wahab mengaku sangat bersyukur.

“Alhamdulillah, Jombang kembali mendapatkan predikat WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Jombang, khususnya kepada karyawan Pemkab Jombang yang sudah bekerja secara jujur, transparan dan akuntabel. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Tim dari BPK yang sudah memeriksa selama kurang lebih dua bulan termasuk juga arahan arahan agar ke depannya Jombang lebih baik lagi ” ucap Mundjidah.

Mundjidah mengakui, bahwa Opini WTP yang diperoleh Pemkab Jombang ini tidak luput dari peran kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Penghargaan tersebut dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Jombang.

“Pencapaian ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, karena kedepan Jombang harus lebih baik dari sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono menyampaikan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel. Namun meski seperti itu, bukan berarti kebal terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan korupsi. Jadi diharapkan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus mempertahankan kinerja seperti ini.

“Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi mengucapkan selamat atas opini WTP untuk LPKD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019.

Ia meminta pencapaian ini harus dipertahankan dan kedepan harus lebih baik dan terus berbenah untuk memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi termasuk juga mau menerima saran saran dari BPK.

“Sekali lagi selamat dan ini harus menjadi motivasi bagi ASN di Pemkab Jombang agar lebih semangat dan bekerja keras untuk menjadikan tahun tahun mendatang lebih baik lagi,” pungkasnya.@adv/obi