LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Ahmad Syaiku mengingatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk optimal melakukan kinerja pengawasan terhadap semua anggaran penanganan Covid-19.

“Ini jadi tantangan BPKP. Secara kelembagaan, mereka harus melakukan pengawasan yang optimal terkait upaya penanganan Covid-19,” tegas Syaikhu, yang anggota Komisi V DPR RI, Sabtu (30/5/2020).

Syaikhu mengatakan, tugas dan fungsi BPKP yang mencapai usia matang 37 tahun saat ini sangat berat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara terkait penanganan wabah Covid-19 di tanah air. Karena itu, optimalisasi kinerja BPKB menjadi tantangan tersendiri.

“Jumlah anggarannya (APBN) sangat besar. BPKP harus optimal melakukan pengawasan,” tegas Syaikhu, yang komisinya membidangi kesejahteraan sosial, kesehatan, pemuda olahraga, pemberdayaan masyarakat, dan napza ini, mengingat serius.

Politisi PKS itu melanjutkan, perlunya fungsi pengawasan BPKP harus dioptimalkan, agar penyimpangan anggaran penanganan Covid-19 bisa dihindari.

Anggota Komisi V yang juga Wakil Ketua BAKN DPR RI, Ahmad Syaiku. @foto: sofie

Karena itu, Syaikhu juga meminta BPKP harus pro aktif. Sebab, kata dia, dalam Pasal 27 ayat 2 Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perppu No 1 Tahun 2020 itu mengatur kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atad dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas keuangan.

Pejabat yang dimaksud dalam Perppu itu, yakni anggota, sekretaris, anggota sekretariat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang .

“BPKP harus (wajib) proaktif melakukan pengawasan,” tegas Syaikhu, mengingatkan lagi.

Terkait BPKP berulang tahun ke-37, mantan Wakil Walikota Bekasi itu juga mengucapkan selamat. “Dirgahayu BPKP ke-37, semoga semakin profesional,” pungkasnya. @sofie