LENSAINDONESIA.COM: Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai peran ojek online (Ojol) sangat besar di dalam menyukseskan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik) hingga tahap III.

BHS mengatakan dengan adanya Ojol masyarakat tidak perlu melakukan aktifitas perjalanan keluar dari rumah untuk membeli sesuatu.

“Keberhasilan PSBB bergantung ojek online baik di Sidoarjo maupun di Jawa Timur. Sudah sepatutnya komponen dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk memberikan kemudahan akses bagi pengemudi untuk mendistribusikan barang pesanan konsumennya,” kata Bambang Haryo, Kamis (04/06/2020).

Hal ini dikatakan BHS usai menampung keluhan dari pimpinan para Ojol di Sidoarjo yang berkeluh kesah dengan standarisasi prosedur Covid-19.

Dijelaskan, keluhan yang paling utama disampaikan adalah mereka kesulitan dalam operasional pada musim PSBB saat ini terutama yang berhubungan dengan surat keterangan dari RT/RW maupun kelurahan untuk operasional mereka.

Ini menyulitkan operasional Ojol melakukan tugasnya, apalagi di beberapa pemukiman tidak bisa masuk untuk melakukan kegiatan operasionalnya dan juga kesulitan dalam mendapatkan area pos/tempat pangkal khususnya di mall untuk Ojol.

Selain itu, juga ada kesulitan terkait dengan hubungan kerja yang kurang harmonis dengan aplikator. BHS berharap konektifitas Ojol harus bisa terealisasi dengan transportasi publik semi massal dan super massal. Lainnya, peran Ojol seyogyanya bisa menjadi pengumpan bagi transportasi publik massal untuk melancarkan konektifitas transportasi penumpang dan logistik.

“Bahkan saat ini ojek online sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dari masyarakat. Apabila saya diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo nanti, saya akan melakukan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah yang diwakili Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo dengan perwakilan aplikator dan pengemudi ojek online,” cetus BHS yang juga Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini.

Untuk saat ini, pihaknya mendorong pemerintah daerah bisa memberikan pembinaan sekaligus memperbaiki hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojek online. Sehingga masyarakat konsumen juga bisa dilayani secara maksimal baik dari sisi kenyamanan maupun keselamatan.

Disebutkan pula, jumlah Ojol di seluruh Indonesia ada sekitar 2,5 juta dan perhari bisa mengangkut sekitar 30 juta penumpang/pengguna (data Kemenhub dan Aplikator tahun 2019), BHS menilai hal ini perlu dibuatkan payung hukum untuk menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen serta pengemudi ojek online.

Sementara, Koordinator Wilayah Ojol Sidoarjo Viki mengaku mengapresiasi upaya BHS menampung sejumlah aspirasi dan uneg-uneg Ojol. Apalagi, BHS telah memperjuangkan soal perlindungan dan payung hukum Ojol ketika menjadi Anggota Komisi V DPR RI.

“Karena kami ikut membantu keberhasilan dari PSBB dalam pemesanan komoditas yang dibutuhkan konsumen. Maka kami juga sangat mengapresiasi upaya dan usaha beliau (BHS). Karena mau memperhatikan nasib kami beserta Komunitas Ojek Online (Ojol) lainnya,” imbuhnya.@sarifa