LENSAINDONESIA.COM: Heboh aksi pornografi diduga dilakukan salah satu tokoh masyarakat di Kota Bekasi, dianggap sangat memalukan dan mencoreng visi misi Kota Bekasi yang mengangat motto “Ikhsan”.

Elemen masyarakat pun geram dan meminta organisasi tempat oknum itu bekerja agar segera memecat pelaku.
Oknum berinisial Sn yang jadi topik pemberitaan di media saat ini, terungkap ke public melakukan pornoaksi dalam format video call dan sempat diunggah di akun facebook (FB) miliknya.

Salah satu respon keras terhadap kasus Sn ini datang dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Hasnul Kholid Pasaribu. Sekretaris MUI ini geram dan prihatin.

“Sikap MUI, tidak perlu diragukan lagi .Dari judulnya saja Majelis Ulama Indonesia. Saya kira sudah jelas,” ujar Hasnul, Sabtu malam (13/6/2020).

Dia menegaskan, MUI tidak akan segan memberi sanksi kepada anggota atau pengurus yang melanggar visi dan misi MUI.

“Siapa pun yang melanggar organisasi, visi dan misi MUI, pasti ada sanksi sesuai dengan mekanisme,” tegasnya.

“Nah, masalah bendahara tersebut, memang belum dibicarakan. Tapi, kita sudah tahu. Mungkin dua atau tiga hari ini, sebab Ketum (Ketua Umum, red) lagi di luar kota,” imbuh Hasnul.

Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Latief Mahfudin pun menyesalkan tindakan pornoaksi dilakukan oknum lembaga yang seharusnya jadi anutan masyarakat itu.

“Kami Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) selaku agent of control di Kota Bekasi menuntut kepada beberapa instansi publik diantaranya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Bekasi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi untuk segera memecat secara tidak hormat kepada oknum tersebut,” tegas Latief.

“Yang dilakukan Sn itu sebuah perbuatan melanggar hukum undang-undang pornografi dan pornoaksi jelas,” ungkap Latif Mahfudin.

Tindakan pornoaksi itu, sambung Latief, jelas telah mencoreng wajah masyarakat Kota Bekasi dan tidak mencerminkan karakter masyarakat kota Bekasi yang sangat menghormati sebuah etika dan moral.

“Untuk itu, saya pribadi selaku Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi meminta ketegasan dan kejelasan dari ketiga instansi tersebut di Kota Bekasi untuk merealisasikan permintaan kami,” ucapnya, Sabtu (13/6/2020).

Latief juga meminta kepada Sn untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada warga Kota Bekasi atas tindakan yang telah mencoreng masyarakat kota Bekasi.

“Jika itu (permintaan maaf) tidak dilakukan, maka dari Aliansi Rakyat Bekasi selaku perwakilan masyarakat kota Bekasi akan membawa dan melaporkan oknum tersebut ke ranah hukum atas tindakan yang mencoreng nama baik masyarakat Kota Bekasi,” desaknya.

“Ini merupakan sikap tegas kami selaku pemerhati kebijakan Kota Bekasi yang masih menghormati akan sebuah supermasi hukum,” tegas Latief. @sofie