LENSAINDONESIA.COM: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) periode Tahun 2020 di Kantor Pos Jl. Kebon Rojo Surabaya sempat terjadi kerumunan dan mengabaikan protokol physical distancing. Pembagian BST tahap II ini oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Agar pelaksanaanya berjalan lancar dan tidak berjubel-jubel, Emil Dardak meminta kepada PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur bantuan agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mulai jaga jarak aman (physical distancing), menggunakan masker serta penyediaan cuci tangan.

“Saya mohon para KPM bisa taati aturan dengan memperhatikan jam pengambilan dan harus tertib. Bahkan, jika tidak membawa undangan harus dengan berat hati untuk kembali pulang dan mengambil undangan sebagai syarat,” ungkap Emil Dardak saat meninjau langsung proses Distribusi BST Kemensos 2020 Jatim melalui Kantor Pos Indonesia, Jalan Kebon Rojo Surabaya, Senin (15/06/2020).

Emil Dardak pelaksanaan BST tersebut bisa tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tak hanya itu, para KPM juga diharap taat mengikuti aturan yang diberikan. Yakni memperhatikan jam pengambilan dan harus tertib ketika melakukan pengambilan BST.

“Saya mohon para KPM bisa taati aturan dengan memperhatikan jam pengambilan dan harus tertib. Bahkan, jika tidak membawa undangan harus dengan berat hati untuk kembali pulang dan mengambil undangan sebagai syarat,” ungkap Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau langsung proses Distribusi BST Kemensos 2020 Jatim melalui Kantor Pos Indonesia, Jalan Kebon Rojo Surabaya, Senin (15/06/2020).

Emil juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada PT Pos Indonesia yang telah berupaya menyalurkan BST secara efisien. Serta melayani masyarakat sebaik dan seramah mungkin.

“Keramahan tersebut juga harus diikuti oleh ketegasan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada, sehingga kerumunan tidak terjadi pada saat pengambilan BST,” pinta Emil.

Menirutnya perlu dilakukan kerjasama antara PT Pos Indonesia dengan Dinas Sosial kabupaten/kota guna menyepakati beberapa hal.

Dirinya mencontohkan, jika KPM datang tanpa membawa undangan, lalu mereka masuk ke kantor Pos sebelum jadwalnya, maka, bisa dipastikan hal tersebut akan terjadi penumpukan orang.

“Ketegasan seperti ini memang harus dilakukan bukan karena tidak sayang kepada masyarakat, melainkan keamanan kesehatan merupakan hal utama. Sangat bahaya bagi orang yang tidak berkepentingan untuk juga datang sehingga melalaikan protokol kesehatan Covid-19 yang ada,” terangnya.

Pihaknya juga meminta PT Pos Indonesia menyediakan jumlah kursi sebanyak KPM penerima. Termasuk prioritas layanan bagi para lanjut usia (lansia) atau ibu hamil/menyusui.

“Allhamdulillah dari pihak PT Pos menyanggupi dan akan segera menerapkannya, sehingga protokol kesehatan bisa terus dijaga agar penularan Covid-19 di Surabaya bisa turun,” imbuh dia.

Tak hanya itu, pemerintah terus melakukan koordinasi pencocokan data penerima KPM yang masih ditemukan data masyarakat yang terblokir atau terpending. “Inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah. Kami sangat mendukung revisi data sebagai wujud ketepatan sasaran dari penyaluran dan penerimaan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan,” tukas Emil.

Sementara, Kepala Kantor Pos Regional 7 Jawa Timur Arifin Muchlis mengatakan penyaluran BST tahap dua ini disalurkan 3 tahap. Setiap tahapannya, PT Pos membayarkan uang tunai senilai Rp. 600.000 per KPM.

Untuk proses pembayarannya, dimulai dari surat undangan yang meliputi download data penerima, cetak surat undangan dan daftar normatif.

Kemudian, pihak Kantor Pos berkoordinasi dengan bupati/walikota, lurah/kades dan Dinsos kabupaten/kota.

“Langkah selanjutnya setelah itu berkoordinasi dengan kabupaten/kota. PT Pos akan melakukan pendistribusian surat undangan dan menentukan jadwal penyalurannya,” ujarnya.

Jika semua data terlengkapi, langkah selanjutnya adalah proses pembayaran yang mengharuskan KPM membawa surat undangan, KTP dan KK. KPM wajib menandatangani daftar nominatif dan akan diambil fotonya sebagai syarat bukti penerimaan.

Khusus di Jawa Timur sendiri, jumlah penerima bantuan pada Tahap I sebanyak 1.175.267 dan Tahap II sebesar 1.159.997 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).@sarifa