LENSAINDONESIA.COM: Di tengah pandemi COVID-19, realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 secara total hingga saat ini masih mencapai 35 persen. Capaian ini masih jauh jika dibanding perolehan di tahun-tahun sebelumnya.

Pendapatan tersebut terdiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan pusat, serta Pendapatan lain yang sah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemerintah Provinsi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono menyampaikan, bahwa pada tahun 2020 masing-masing target penerimaan secara total untuk pendapatan sejumlah Rp 9,83 triliun. Untuk PAD ditargetkan Rp 5,584 triliun, Dana perimbangan dari pusat ditargetkan sebesar Rp 2,266 triliun. Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah yang terbesar dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi ditargetkan Rp 950 miliar.

“Hingga hari ini realisasi untuk PAD itu sebesar 30 persen atau Rp 1,7 triliun. Kemudian dari dana perimbangan itu tercapai Rp 844 miliar atau 37,25 persen. Lalu dari bagi hasil pajak provinsi baru tercapai Rp 116 miliar atau 12,28 persen,” kata Yusron di ruang kerjanya, Selasa (16/06/2020).

Dalam merealisasikan target PAD di tahun 2020, Yusron akan memastikan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan penagihan kepada Wajib Pajak (WP).
Penagihan tersebut meliputi beberapa sektor pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) yang memiliki porsi paling besar di antara jenis pajak yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Upaya kami PBB di awal tahun sudah kami sampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutangnya) tinggal kewajiban pembayaran. Untuk PBB kami upayakan setiap hari petugas BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah) mendatangi rumah-rumah untuk melakukan imbauan pembayaran PBB,” jelasnya.

Mengingat saat ini sedang terjadi pandemi yang sangat mempengaruhi sektor ekonomo BPKPD telah memberikan fasilitas relaksasi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mengangsur. Hal ini berlaku pada warga yang merasa kesulitan dalam hal ekonomi karena dampak COVID-19.

Hal ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahan yang mengalami kendala dalam pembayaran karena dampak pandemi virus Corona.

“Kami juga menyampaikan imbauan pembayaran PBB kepada perusahaan-perusahaan itu juga kami beri fasilitas pembayaran secara mengangsur apabila mereka belum bisa membayar secara tunai atau lunas langsung,” terangnya.

Sementara untuk BPHTB, pihaknya memastikan juga akan terus mengimbau kepada pengembang perumahan serta notaris agar segera melakukan pembayaran BPHTB apabila sudah terjadi transaksi. “Kami melakukan upaya penagihan-penagihan karena memang menjadi kewajibannya untuk membayar pajak,” ujar Yusron.

Dalam kondisi pandemi saat ini, Pemkot memanfaatkan dana hasil dari penerimaan dari pajak tersebut untuk menangani dan menanggulangi dampak COVID-19. Salah satunya memberikan bantuan sosial berupa makanan bagi warga terdampak hingga menyiapkan fasilitas hotel untuk kebutuhan isolasi.

Selain itu Yusron juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya juga harus melakukan kewajiban-kewajiban rutin belanja wajib yang tidak bisa dihindari. Seperti pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga perbaikan infrastruktur jalan.

Hal itulah yang membuat penerimaan pajak ini sangat penting bagi Pemkot Surabaya untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut. “Inilah kenapa kami selalu berupaya untuk mengimbau bagi warga Kota Surabaya untuk membantu Pemkot Surabaya dalam hal pemenuhan kewajiban bagi para wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak,” imbuhnya.

Untuk meningkatkan realisasi Pendapatan lain yang sah, Yusran mengaku telah mengirimkan surat kepada pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan bagi hasil pajak yang merupakan hak masing-masing kota atau kabupaten di Jawa Timur. Hingga saat ini, bagi hasil dari pemerintah provinsi yang diterima Kota Surabaya hanya Rp 116 miliar atau 12,28 persen.

“Padahal ini sudah mendekati semester I selesai. Kalau tahun lalu, pada semester I bisa mencapai 45 persen. Kalau di posisi sekarang ini harapan kita ya bisa sekitar 40 persen,” terangnya.

Dia mengungkapkan bahwa pendapatan pajak dari beberapa sumber itu sebenarnya pengalokasiannya sudah diperuntukkan. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAK) lebih condong untuk pemenuhan belanja wajib pegawai dan sebagainya, serta dana bagi hasil pemerintah provinsi seperti berasal dari pajak kendaraan bermotor itu juga dialokasikan untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur jalan.

“Sehingga kami selalu berharap kepada pemerintah provinsi agar merealisasikan bagi hasil pajak provinsi itu tepat waktu karena memang kami butuhkan setiap saat,” tutupnya.@budi