LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Surabaya melakukan validasi jumlah data positif COVID-19 dengan melakukan pelacakan yang masif terhadap pasien yang telah terkonfirmasi. Hal ini karena sering adanya data yang tidak sesuai dengan yang diterima.

Rince Pangalila selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya menegaskan, bahwa hampir setiap hari terjadi ketidaksesuaian data dengan data yang diterima Pemkot Surabaya. Sebab ketika dilakukan tracing banyak yang tidak ditemukan di tempat domisilinya.

Pada akhirnya data yang tidak ditemukan tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Hampir setiap hari selalu ada yang seperti itu. Jadi, data yang dikembalikan ke provinsi itu merupakan sisa data yang berhasil ditracing atau data yang tidak ditemukan di Surabaya,” kata Rince di Balai Kota Surabaya, Jumat (19/08/2020).

Tracing terhadap pasien sendiri dikukan oleh Puskesmas-Puskesmas sesuai wilayah domisili pasien terkonfirmasi yang kemudian akan dimasukkan pada aplikasi Dinkes Surabaya untuk dilakukan pencocokan.

“Hasil tracing dari teman-teman puskesmas itu dimasukkan ke aplikasi kita (Dinkes Surabaya) dan ternyata banyak yang tidak ditemukan, ada yang sudah pindah domisili, ada yang tidak sesuai dengan KTP dan sebagainya, sehingga pasti ada sisa data yang belum final, dan inilah yang dikirim lagi ke pemprov,” tegasnya.

Rince mengatakan, salah satu contoh kejadian ketidakvalidan data terjadi pada tanggal 14 Juni 2020, pada hari tersebut Pemkot Surabaya menerima data sebanyak 180 kasus terkonfirmasi, akan tetapi setelah dilakukan tracing di lapangan hanya ada 80 data yang valid.

Lalu pada 15 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 280 kasus terkonfirmasi, namun data yang valid setelah dicek hanya 100 kasus terkonfirmasi. Selanjutnya di tanggal 16 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 149 kasus terkonfirmasi namun setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

Selain itu, ada data luar daerah Surabaya yang masuk dalam data Surabaya. Kadang ada warga KTP luar Surabaya tapi menulis alamat domisili di Surabaya.

“Karena memang kerja dan indekos di Surabaya. Kalau seperti itu sudah pasti enak. Tim tracing tinggal mencari kontak eratnya. Meskipun warga luar Surabaya tetap dicatatkan di data positif Surabaya, karena sesuai epidemiologisnya,” katanya.

Seringkali tim juga menemukan pasien alamat yang palsu pada data tersebut. “Kalau begini langsung dimasukkan ke data yang tersisa itu tadi dan dikirim lagi ke provinsi,” katanya.@budi