LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah telah meminta untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang di inisasi DPR, pada Selasa (16/6/2020) lalu.

RUU HIP ini mendapat kritikan tajam dan penolakan dari berbagai kalangan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lainnya.

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai RUU HIP akan menimbulkan banyak dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Atas dasar tersebut, Ansor meminta agar pembahasan RUU ini tak sekadar ditunda, melainkan harus dikaji ulang lagi lebih mendalam.

Selain itu, Ansor juga meminta DPR sebagai pengusul RUU ini berpikir jernih karena inisiatif tersebut juga mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.

“Sebaiknya proses legislasi RUU HIP ditinjau ulang dan segera dilakukan diskusi dengan komponen bangsa, sehingga akan melahirkan kesepakatan bersama dalam menjaga ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa secara komprehensif,” ujar Ketua Bidang Kajian Strategis PP GP Ansor, Mohammad Nuruzzaman di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).

Nuruzzaman menjelaskan, Pancasila tidak boleh diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pengaturan Pancasila ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan akan menimbulkan masalah baru yaitu Pancasila bisa diuji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.

Jika itu terjadi, Nuruzzaman menegaskan, Pancasila sebagai ideologi negara bisa dipermasalahkan secara hukum.

Kadensus 99 Banser ini juga menyampaikan, dengan rumusan finalnya, Pancasila sebagaimana Pembukaan UUD 1945, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, juga bukan negara sekuler, tetapi negara nasionalis-religius.

“Pancasila jelas menolak ideologi transnasional yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama maupun negara sekuler,” ujar Nuruzzaman.

Dia menjelaskan, RUU ini bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok pengusung ideologi transnasional terhadap berubahnya ideologi Pancasila. Kondisi kerukunan kebangsaan yang sudah susah payah dirajut oleh founding fathers bisa terkoyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP.

“Belum lagi menguatnya intoleransi, radikalisme belakangan ini yang diproduksi oleh pendukung ideologi transnasional dan para politisi pragmatis,” pungkas Nuruzzaman.@licom