LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan akan menggunakan aplikasi khusus membantu pelaksanan tracing (melacak) data terkonfirmasi COVID-19.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, upaya ini dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian data yang telah dilakukan tracing dengan data yang diterima Pemkot Surabaya. Sehingga harus membalikan sisa data yang berhasil di-tracing atau data yang tidak ditemukan di Surabaya ke Pemerintah Provinsi (Pempov) Jawa Timur.

Sebelum dikembalikan data tersebut harus dilakukan pengecekan kembali agar tidak terjadi kesalah yang lebih lanjut.

Febria telah memastikan bahwa data yang tidak sinkron tersebut data awal yang diberikan kepada Pemkot Surabaya untuk dilakukan tracing atau pelacakan ke lapangan, bukan yang sudah fix disampaikan kepada masyarakat melalui media.

“Jika data awal untuk tracing itu tidak sinkron dengan data di lapangan, maka pasti tidak bisa di entry ke aplikasi kami, tidak bisa dimasukkan ke data Surabaya, karena memang setelah di-tracing tidak ada orangnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini.

Dalam melakukan tracing tersebut Pemkot Surabaya menggunakan sebuah aplikasi khusus dengan menggunakan alamat lengkap. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengawal data tracing data pasien terkonfirmasi yang telah dikirim oleh Pemprov. Applikasi itu sendiri dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M. Fikser menjelaskan, bahwa data yang dihasilkan dari input pada aplikasi tidak akan ter-double (ganda) karena data yang dipakai adalah Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan alamat lengkap.

“Jadi, tidak mungkin data itu double  karena itu pakai NIK dan ada alamatnya juga. Kalau memang NIK dan alamatnya lengkap dan benar, pasti petugas kami tidak akan kesulitan untuk melakukan tracing di lapangan,” terangya.

Namun jika data tersebut adalah data orang yang sudah 10 tahunan berada di luar Surabaya, Fikser menyatakan kalau itu akan sulit untuk dilakukan pelacakan domisinya.

“Seperti yang dicontohkan Bu Kadinkes, jika orang itu sudah 10 tahunan di luar Surabaya, pasti kami susah untuk melacak domisilinya, belum lagi kami harus terus bekerja keras dan masif melakukan tracing pasien COVID-19 yang baru, jadi ya kasus-kasus seperti ini sudah seharusnya tugasnya pemprov,” pungkas Fikser.@budi