LENSAINDONESIA.COM: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengaku, bahwa pemerintah telah mengantisipasi potensi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasa terjadi pada Agustus hingga September.

Di musim kemarau yang panas, berpotensi lahan menjadi kering dan bisa menimbulkan kebakaran hutan.

“Kita sudah mempelajari baik perilaku iklim maupun perilaku hotspot dan juga waktu-waktu ledakan kebakaran hutan yang rata-rata Agustus pekan kedua, ketiga sampai September pekan pertama,” ujar Siti usai Rapat Terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurut Menteri Siti, berdasarkan pantauan di Sumatera bagian utara yakni Riau dan Aceh serta sebagian Sumatera Utara, terdapat dua fase krisis. Pertama, terjadi bulan Maret-April, sedangkan fase kedua Juni-Juli dan seterusnya hingga puncaknya Agustus-September.

Untuk mengantisipasinya, adalah melakukan rekayasa hujan melalui teknologi modifikasi cuaca atas analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan dilaksanakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta didukung pesawat TNI Angkatan Udara.

“Itu bisa dilakukan dan kita sudah melewati fase krisis pertama di Riau,” terang Siti.

Pada fase pertama, kata Siti, sangat penting karena terjadi bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19 dan Idul Fitri.

Lembaga-lembaga terkait telah melakukan modifikasi cuaca di beberapa tempat seperti di Sumatera yang sudah dilakukan pada 13-31 Mei 2020, sehingga tidak ada asap karhutla pada Lebaran kemarin.

“Jadi ada korelasi antara modifikasi hujan, jadi awannya direkayasa diinduksi sehingga punya banyak uap air sehingga jatuh jadi hujan,” terangnya.

Dan itu bisa berpengaruh, akhirnya dia membasahi gambut, juga kemudian memberikan air untuk embung-embung, sehingga tidak ada asap,” tambah Siti.

Penerapan modifikasi cuaca ini, akan kembali dilakukan di Kalimantan. Berdasarkan analisa BMKG, hotspot di Kalimantan akan kencang saat masuk musim kemarau bulan Juli dan puncaknya pada Agustus akhir hingga awal September.

“Mudah-mudahan bisa menjadi solusi, dari pada kita memadamkan terus, dengan ini secara sistematis kita persiapkan,” jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi dalam rangka menjaga kawasan hutan serta memperkuat sistem pemantauan oleh Polri.@licom