LENSAINDONESIA.COM: Sudah sebanyak kisaran 99 persen atau 73.972 desa telah mendapatkan dana desa yang telah masuk ke rekening kas desa tahun 2020.

Kini sisanya, hampir seribu desa yang belum menerima dana desa tersebut. Sehingga, harapanya, semua desa segera mendapatkan dana desa agar pembangunan berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat dialog secara daring atau online bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) se-Indonesia yang dipantau dari Pontianak, Selasa malam, (23/6)

“Dari 74.593 desa, sebanyak 99 persen atau 73.972 desa yang sudah menerima dana desa ke rekening kas desa,” ujar Gus Menteri sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.

Bagi desa yang belum menerima dana desa dikarenakan bermacam hal, diantaranya seperti status desa yang masih dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri, ada juga pemda telah memutuskan wilayah sebagai desa, sementara Kemendagri memutuskan sebagai kelurahan dan lainnya.

Gus Menteri menyampaikan, kodifikasi desa yang masih diblokir Kemendagri, warga desa dipindahkan, serta adanya perbedaan nama antara di desa faktual dengan data Kemendagri.

“Penyebab lainnya karena desa tersebut belum posting APBDEs ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kepala desa baru dan belum memahami kerja pemerintahan desa, kepala desa masih pejabat sementara (Pjs), terjadi konflik kepala desa dengan BPD,” terangnya.

“Ada juga BPD belum dilantik, serta adanya temuan pada laporan pertanggungjawaban Kades Tahun 2018 dan 2019,” tambah Halim.

Selain itu, lanjut Halim, juga ditemukan pula perangkat desa yang diberhentikan oleh kades yang baru, sehingga belum ada tenaga untuk mengusulkan pencairan dana desa.

Berdasarkan data Kemedes PDTT, dana desa yang sudah digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) dengan total keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 7.236.648 KK, yang telah dipakai Rp4,341 triliun lebih.@licom