LENSAINDONESIA.COM: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mencatat, limbah medis terkait penanganan Covid-19 di Indonesia mencapai 1.108,54 ton hingga 8 Juni.

“Limbah Covid-19 lebih dari 1.100 ton. Mungkin saat ini mencapai 1.200 ton,” ujar Menteri Siti saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (24/6/2020)

Siti menjelaskan, limbah terbanyak berada di region II, yaitu Jawa. Limbah di lima provinsi di Jawa mencapai 478,18 ton.
Kemudian, kedua ada di region II Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 200,36 ton. Kalimantan, limba tersebut mencapai 168,76 ton, Sumatera 147,62 ton, Sulawesi 94,894 ton, dan Maluku-Papua 18,73 ton.

Adanya limbah atas penanganan Covid-19 yang cukup banyak tersebut, kementerian telah menggelar rapat koordinasi regional dengan seluruh Pemda. Hasilnya, terdapat sejumlah kesepakatan yang dicapai dari rapat tersebut.

Menteri Siti menyampaikan, untuk di Jawa, Pemda menindaklanjuti Surat Edaran Menteri LHK 02/2020 dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur ke kabupaten atau kota. Kemudian, mekanisme penanganan limbah dilakukan melalui titik kumpul. Sementara, untuk biaya pengelolaan limbahnya lewat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Untuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), pengolahan limbah Covid-19 dilakukan di pabrik semen.

“Bali dan Nusa Tenggara belum terdapat jasa pengolah limbah medis,” ujar Siti.

Di Kalimantan, ada sejumlah masalah seperti keraguan menggunakan insinerator yang belum berizin. Di satu sisi, jasa pengolah limbah medis di wilayah ini belum memadai. Sebab itu, Pemda Kalimantan akan berkolaborasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19.

Dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan DPR tersebut, Menteri Siti juga menyampaikan daerah-daerah yang belum memiliki sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berizin,di antaranya Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Atas kondisi tersebut, lanjut Siti, pemerintah akan mendukung pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis. Pada 2020, pembangunan fasilitas pengolahan limbah dilakukan di Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, NTB, dan NTT.

Sedangkan, pada tahun 2021-2024, ada beberapa Pemda yang merespons rencana pembangunan pengolahan limbah medis. Wilayah ini di antaranya Jambi, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Utara.@licom