LENSAINDONESIA.COM: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali memberikan sikapnya terkait kisruh PPBD DKI Jakarta.

FSGI pun menyarankan sistem PPBD agar ditinjau ulang dan perlu ada upaya langsung Kemendikbud dalam membenahi kebijakan PPBD Jakarta.

Demikian disampaikan dalam surat pernyataan FSGI. Dalam pernyataan tersebut, FSGI menentang syarat usia yang diberlakukan dalam jalur zonasi PPDB.

FSGI menjelaskan, terkait Kepdisdik DKI Jakarta Nomor 501 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PPDB 2020, sangat berpotensi menyalahi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

“Sudah jelas dalam Permendikbud nomor 44, kalau zonasi prioritasnya adalah jarak dan bukan usia,” ujar Wasekjen FSGI, Satriwan Salim melalui pesan singkatnya, Kamis (25/6/2020).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan, bahwa syarat usia dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masyarakat miskin tersingkir di jalur zonasi karena tidak dapat bersaing dengan masyarakat mampu.

Berkaitan dengan asalan Disdik mengklaim ingin membantu kelompok marginal tersebut, Wasekjen FSGI, Satriwan Salim mangaku bahwa dirinya mengapresiasikan hal itu.

“Siswa tak mampu sudah diakomodir oleh alokasi Afirmasi, yang di DKI alokasinya besar yaitu 25%. Ini kami apresiasi, sebagi bentuk tindakan keberpihakan terhadap kelompok miskin dan marginal secara ekonomi atau kelas sosial”, jelasnya.

Terdapat enam poin rekomendasi FSGI untuk pemerintah pusat, Kemendikbud dan Pemerintah Daerah.

1. Memperbaiki regulasi PPDB secara nasional. Alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan. Jangan lagi pakai embel-embel lain. Katanya zonasi alias jarak, tapi sekolah menyeleksi dengan nilai atau umur. Ini yang bertentangan dengan prinsip zonasi.

2. Sosialisasi kepada orang tua adalah mutlak dilakukan pemerintah. Gunakan berbagai laman atau media sosial. Bahkan bisa menggandeng perangkat desa/kelurahan. Dan ini harus jauh-jauh hari dilakukannya.

3. Bagi daerah yang kelebihan calon peserta didik alih jenjang, membangun sekolah baru adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan.

4. Kemdikbud dan Daerah wajib mengevaluasi pelaksanaan PPDB sejak 2017 sampai sekarang. Selama ini terkesan tak ada evaluasi yang berarti, makanya hampir tiap tahun pelaksanaan PPDB menuai kritik publik dan reaksi orang tua.

5. Sistem zonasi yang diterapkan sekarang harus dibarengi kewajiban pemerintah melakukan distribusi ke semua sekolah negeri, tanpa memandang sekolah favorit atau bukan, dengan memberikan bantuan sarana prasarana.

Sehingga, zonasi yang dilakukan lebih sebagai bentuk upaya minimalis memberikan keadilan bagi warga negara dalam menikmati layanan pendidikan, tanpa diskriminasi sekolah.

6. Pendataan dan pemetaan jumlah siswa alih jenjang; daya tampung kelas/rombongan belajar, sebaran guru, tingkat ekonomi orang tua, kondisi geografis, dan ketersediaan jaringan internet adalah komponen-komponen yang wajib terlebih dulu di data oleh pemerintah daerah dan disampaikan ke pusat. Yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membuat kebijakan teknis PPDB.

Dalam akhir pernyataannya, FSGI menegaskan, “Jika semua itu tidak dilakukan, jangan harap tujuan PPDB akan tercapai. Dan mustahil masyarakat khususnya orang tua tidak memprotesnya,” pungkas Satriwan.@licom