LENSAINDONESIA.COM: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur meminta pemerintah memprioritaskan para tenaga kesehatan (Nakes) khususnya saat pandemi COVID-19. Mulai dari pemberian fasilitas lengkap, insentif hingga asuransi.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim jumlah dokter yang terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab (PCR) diluar Surabaya ada sebanyak 76 orang dan yang meninggal sebanyak 10 orang. Kemudian untuk perawat ada sebanyak 106 orang dan meninggal dunia sebanyak 10 orang. Sedangkan untuk bidan yang terpapar COVID-19 sebanyak 52 orang dan meninggal dunia sebanyak 2 orang.

“Informasi itu berdasarkan laporan organisasi IDI, dan tentunya kalau ditambah dengan Kota Surabaya mungkin akan lebih banyak lagi Nakes yang terpapar dan menjadi korban COVID-19,” kata Ketua IDI Jatim dr Sutrisno usai mengikuti hearing dengan Komisi E DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (29/06/2020).

Untuk itu, IDI Jatim menyarankan agar tenaga kesehatan harus mendapatkan prioritas.

“Jadi kalau ingin perang ya tentaranya harus diopeni atau diperhatikan yang bagus supaya mereka bisa terus memberikan pelayanan dengan baik,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyarakan supaya dilakukan screening rutin bagi para Nakes baik yang menangani langsung pasien COVID-19 maupun tidak.

“Yang positif rapid test ya diistirahatkan dulu untuk isolasi dan setelah kondisinya baik baru memberikan layanan lagi. Sebab jika nakes sampai sakit tentu bisa menularkan ke keluarga maupun pasien,” papar dia.

Tidak lupa, kata Sutrisno para Nakes yang bekerja di RS pemerintah maupun RS swasta yang memberikan pelayanan COVID-19 juga diberikan insentif oleh pemerintah, syukur-syukur dapat asuransi.

Sayangnya, insentif yang sudah dialokasikan pemerintah itu penyerapannya sangat rendah karena administrasinya sangat rumit padahal itu menjadi hak nakes.

“Saya dapat informasi banyak Nakes yang belum mendapatkan insentif karena penyerapannya masih 1,53 persen masih sangat jauh sekian triliun rupiah anggaran yang sudah disiapkan pemerintah,” imbuhnya.

Yang paling penting dan tak boleh dilupakan adalah Nakes harus dilindungi dari stigma masyarakat karena banyak Nakes yang kembali ke keluarga ditolak bahkan jenazahnya juga ada penolakan. “Harusnya mereka mendapat apresiasi bukan malah ditolak,” harap dr SpoG ini.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih,
hearing atau rapat dengar pendapat ini penting untuk memberikan gambaran jelas dan update data yang benar soal jumlah Nakes di Jatim yang meninggal akibat COVID-19.

Ia menemukan ada perbedaan data soal jumlah mortalitas (kematian) Nakes antara IDI Jatim dan Dinkes Jatim. “Laporan Dinkes Jatim hanya ada 8 Nakes yang meninggal karena COVID-19. Tapi versi IDI Jatim justru menjadi 22. Nah darisini mereka bisa saling mencocokkan data,” papar politisi wanitas asal Fraksi PKB ini.

Selama ini yang dilaporkan Dinkes itu hanya data dari laboratorium rumah sakit. Berarti ada Nakes yang sebelumnya tidak dilaporkan. “Ini kan kasihan, karena tak dilaporkan mereka (Nakes) yang meningal tidak mendapatkan uang duka dan tidak mendapatkan apresiasi selayaknya,” cetusnya.

Hal lain, pihaknya juga menyayangkan rendahnya serapan dana insentif bagi Nakes yang menagani COVID-19, hingga Presiden Jokowi marah-marah karena serapannya masih 1,53%.

“Dari keterangan Kadinkes Jatim datanya baru terkirim 10 hari lalu karena prosesnya panjang khususnya bagi Nakes di rumah sakit dan puskesmas swasta,” jelas Hikmah.

Komisi E mendorong agar pemerintah segera tanggap dan memberikan reward kepada Nakes yang jadi garda terdepan hadapi pandemi COVID-19.@sarifa