LENSAINDONESIA.COM: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) oleh DPR RI menuai polemik dan sorotan tajam dari masyarakat. Bahkan, proses legislasi ini telah menimbukan aksi massa yang berpotensi ke konflik ideologi sehingga membahayakan keutuhan bangsa dan keamanan nasional.

Menanggapi situasi ini, Ketua PCNU Kota Surabaya, Dr H Achmad Muhibbin Zuhri MA meminta semua pihak untuk saling menahan diri, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut Muhibbin Zuhri, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah final.

Pancasila, lanjut dia, merupakan ‘kalimatun sawa’ (common platform), hasil moderasi aspirasi Islam dan Kebangsaan sebagaimana tergambar dari proses sejarah gagasan dan perumusan sebelumnya.

Rumusan final ini sebagaimana dimaksud melahirkan Indonesia sebagai negara nasionalis-religius, bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama.

“Karena itu, gerakan atau upaya apapun yang menonjolkan kesejarahan Pancasila 1 Juni dengan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan juga sebaliknya, merusak persatuan, membenturkan agama dengan negara, sangat potensial melahirkan kembali konflik ideologis, mengancam keamanan negara dan akan menguras energi bangsa,” tutur Muhubbin Zuhri, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/06/2020).

“Kita telah memiliki pengalaman pahit dalam perjalanan bangsa di masa lalu, dimana konflik ideologis tidak memberikan apapun kecuali ‘mafsadat’ (kerusakan/dampak buruk) untuk bangsa ini,” jelasnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kata Muhubbin Zuhri, PCNU Kota Surabaya menyampaikan beberapa hal. Yakni; 1. Mendesak agar proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

2. Selanjutnya, agar semua fihak menahan diri untuk menghindari provokasi, demi menjaga keutuhan bangsa dari pihak-pihak yang ingin ‘mengail di air keruh’ untuk kepentingan politik kekuasaan dan ideologi tertentu yang bertentangan dengan Pancasila.@LI-13