LENSAINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah sepakat menghapus sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan memasukan usulan RUU baru.

Melalui Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPU) DPD tentang evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 bersepakat menghapus sebanyak 16 RUU dari pembahasan dan menambahkan 3 usulan RUU baru ke dalamnya.

“Mengurangi 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020,” ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas membacakan kesimpulan Raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Dari 16 RUU tersebut, kata Supratman, merupakan usulan dari Komisi I-Komisi XI DPR, serta usulan dari beberapa anggota DPR kepada Baleg.

Terkait penambahan tiga RUU Prioritas tahun 2020, lanjut Supratman, yang disepakati Baleg DPR, pemerintah dan DPD antara lain usulan dari Komisi III DPR yakni, RUU tentang Jabatan Hakim. Sementara, RUU tentang Kejaksaan diusulkan Komisi III bersama dengan pemerintah.

“Usulan pemerintah yakni, RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RUU tentang Kejaksaan,” katanya.(Baca juga: PKS Desak DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020)

Supratman menambahkan, Baleg DPR, pemerintah dan DPD RI sepakat untuk mengganti RUU dalam Prolegnas Prioritas di antaranya, Baleg mengganti RUU Penyadapan dengan RUU BI dan RUU Keamanan Laut dengan RUU Landas Kontinen Indonesia.@licom

Berikut 16 RUU yang dihapus DPR dan Pemerintah:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional.