LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Dinas (Sekdis) Tata Ruang Kota Bekasi Dzikron memastikan program pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal segera dijalankan.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan bisa menarik potensi retribusi IMB hingga miliaran rupiah melalui program tersebut.

“Pemutihan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan April sesuai Instruksi Walkot, yang saat ini sudah keluar tentang pemutihan,” ujar Dzikron kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (26/6/2020).

Dia mengatakan, IMB pemukiman perumahan yang bertanggung jawab mengeluarkan pihak kecamatan. Proses pemutihan tahap awal akan dilakukan di seluruh perumahan-perumahan yang ada di Kota Bekasi.

“Kita meneruskan data lama, ada beberapa perumahan yang diidentifikasi belum ada IMB, data yang akan kita gali melalui RT, RW dan dipertajam ke pemilik,” terangnya.

 

Kantor Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Semua perumahan akan didata oleh petugas pamor yang ada di setiap kelurahan. Bekerja sama dengan pihak kelurahan dan RT, RW serta pemilik rumah.

“Perumahan tahun 2010 ke bawah. Pendataan di camat, lurah dan melalui pamor. Kita hanya siapkan denah langsung proses seminggu selesai. Data yang kita miliki disinyalir masih ada perumahan yang belum ada IMB,” terang dia.

Data perumahan disetiap kecamatan sudah dikantongi Distaru diantaranya di Kecamatan Medansatria 8 perumahan, Kecamatan Bekasi Barat 32 perumahan, Pondokmelati 35 perumahan, Mustikajaya 21 perumahan, Jatiasih 11 perumahan, Pondokgede 27 perumahan, Rawalumbu 11 perumahan, Jatisampurna 29 perumahan

Bekasi Timur 4 perumahan, Bekasi Selatan 37 perumahan Bekasi Utara 10 perumahan dan kecamatan Bantargebang 1 perumahan.

Dzikron mencontohkan jika retribusi IMB dari 226 perumahan digali maka PAD bisa mencapai miliaran rupiah. Contoh setiap perumahan ada 10 rumah tak ada IMB artinya ada 2.260 rumah tinggal. Dikali retribusi sebesar Rp500 ribu maka PAD mencapai Rp1,1 miliar.

“Kita terbatas tim gambar denah rumah tinggal. Kebanyakan ada perluasan rumah tinggal sehingga IMB berubah. April-Mei 2020 paling lama waktu satu tahun,” ujarnya.

Dasar kegiatan tersebut kata dia mengacu pada Perda 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi IMB. Sehingga setiap rumah harus membayar retribusi IMB Rp500 ribu.

“Kalau rumah kampung ada KRK dulu liat peruntukan wilayah. Jadi kegiatanya menyusul nunggu respon warga,” tukasnya.@sofi(adv)