LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengkritik kebijakan Wali Kota Tri Rismaharini yang menggunkan hasil rapid atau swab test COVID-19 sebagai syarat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020.

Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Walikota Nomor 421.4/5853/436.8.4/2020 perihal pelaksanaan UTBK-SBMPTN Tahun 2020 tertanggal 2 Juli 2020 itu disampaikan kepada 4 rektor perguruan tinggi negeri di Surabaya, yaitu: Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim dan Institut Teknologi Sepuluh November ( ITS).

Reni menilai, kebijakan ini sangat mendadak dan bisa mempersulit calon peserta.

“Pertama, kebijakan diambil H-3 Pelaksanaan UTBK tahap pertama dimulai. UTBK dimulai sejak tanggal 5 Juli sampai 14 Juli 2020. Surat walikota tersebut juga berdampak bagi peserta UTBK yang berasal dari luar Surabaya yang mengikuti ujian di perguruan-perguruan tinggi di Surabaya, diantaramya Unair, ITS, UPN Veteran Jawa Timur,” kata Reni dalam keterangan tertulis, Jumat 03/07/2020).

Di tengah waktu yang terbatas ini, lanjut dia, tentunya peserta ujian yang terjadwal utamanya tanggal 5-8 Juli akan kebingungan mencari lokasi rapid test dan menyediakan biaya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan UTBK tersebut.

Dapat diprediksi lab-lab yang menyediakan rapid test akan penuh dan berpotensi menimbulkan kerumunan. Kemudian jika hasilnya reaktif, maka peserta tidak dapat mengikuti UTBK sesuai jadwal yang ditentukan. Ada selang waktu 14 hari untuk mengikuti tes kembali.

Sementara hasil rapid test reaktif belum tentu siswa tersebut terkonfirmasi positif COVID-19.

Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tanggal 17 Juni 2020, Dari 66.552 Rapid test yang diadakan sejak akhir mei, 11,5% atau sebanyak 7.416 diantaranya reaktif.

Jumlah yang dilakukan swab 9.304 dan hasilnya 2401 atau 25% nya terkonfirmasi positif. Maka bisa diperkirakan sebagian besar peserta tidak bisa mengikuti UTBK sesuai jadwal yang ditentukan, harena hasil rapid-nya reaktif meski belum pasti terpapar COVID-19.

Kemudian jika hasil rapid test reaktif, perlu biaya lagi untuk mengikuti swab test dan membutuhkan waktu untuk memproses hasil testnya. Jika hasil swab tesnya keluar lebih dari jadwal UTBK yang ditentukan dan ternyata hasilnya negatif, apakah peserta tetap mempunyai kesempatan untuk mengikuti UTBK?

Jangan sampai kebijakan ini merampas hak peserta yang rapid tesnya reaktif tetapi hasil swabnya negatif. Hingga saat ini untuk tes swab mesti antri dan menunggu hasilnya pun tidak bisa cepat.

“Siswa SMA dan siswa SMK lulusan angkatan 2020 yang dikenal ‘Angkatan Corona’ ini lagi-lagi harus diuji. Sebelumnya mereka tidak bisa menikmati kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan kakak kelas mereka, misalnya wisuda, pelepasan dan rekreasi bareng seangkatan. Tidak bisa menikmati proses belajar mengajar bersama teman dan guru di sekolah. Anak juga kehilangan momen dan waktu bermain dengan teman-temannya.”

“Sekarang mereka juga dikejutkan lagi dengan aturan yang mendadak untuk mewajibkan rapid tes atau swab test sebagai syarat UTBK.

Dari banyaknya pengaduan yang masuk ke saya dan dinamika di media sosial serta respon publik, warga, orang tua dan respon peserta yang dirasakan adalah kebijakan ini adalah kebijakan yang mendadak,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, kebijakan yang mendadak ini tentunya membawa persoalan baru, diantaranya menimbulkan keresahan. Peserta UTBK semestinya mendapatkan suasana yang kondusif, tenang dan fokus untuk mempersiapkan ujian yang akan berlangsung.

Selain itu, lanjut Reni, para calon peserta UTBK juga akan dihadapkan permasalahan biaya rapid atau swab test yang tidak murah.

“Dalam kondisi pandemi, kebijakan ini menambah beban pengeluaran tambahan bagi warga. Pemkot memang akan memberikan rapid test gratis bagi peserta yang MBR dan bidik misi yang ber-KTP Surabaya.”

“Perlu diingat kebijakan ini juga berdampak bagi peserta UTBK dari daerah lain. Kita mungkin berharap pemerintah daerah lainnya juga mengratiskan pelaksanaan rapid test bagi peserta yang tidak mampu. Namun kebijakan ini sendiri dikeluarkan secara mendadak, pemerintah daerah lain mesti berkejaran dengan waktu untuk mengantisipasi kewajiban rapid test sebagai syarat UTBK di Surabaya,” tegasnya.

Reni juga menyebut bahwa kebijakan wali kota Surabaya ini terkesan tidak direncanakan secara matang. Sehingga, calon peserta akhirnya harus menanggung biaya rapid dan swab test sendiri. Apalagi, hingga Jumat pagi belum ada kejelasan informasi mengenai cara mengurus rapid test gratis bagi warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

“Dan bidik misi di puskesmas apa sudah tersosialisasikan? Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk belajar bagi peserta ujian akan terpecah untuk mengusahakan rapid test. Jika perencanaan matang biaya tes tidak perlu dibebankan ke peserta ujian karena pemkot mampu menyiapkan melalui APBD untuk semuanya bukan hanya untuk MBR dan bidik misi saja. Sosialisasi dan teknis ujian bisa diatur dalam suasana yang kondusif, anak tetap nyaman tidak resah. Pemda selain Surabaya juga bisa mempersiapkan untuk warganya,” ujarnya.

Anggota DPRD Surabaya yang sudah menjabat tiga peiode ini meminta pemerintah kota memahami reaksi ketidaksetujuan yang muncul dari masyarakat atas kebijakan menjadikan hasil rapid test sebagai syarat UTBK tersebut. Apalagi sebagian masyarakat mulai mempertanyakan mengapa pengunjung pasar, mall dan pusat perbelanjaan tidak diwajibkan untuk rapid atau swab test.

“Perguruan Tinggi yang menjadi tempat diselenggarakan UTBK telah melaksanakan protokol kesehatan dengan detail. Begitupula dengan peserta ujiannya. Jadi guna penanganan COVID-19, Pemkot cukup membantu panitia penyelenggara UTBK, ada Petugas Pemkot dari Satpol PP dan Linmas dapat diperbantukan sebagai unsur pengawas berjalannya protokol kesehatan di luar ruangan menjelang hingga usai waktu UTBK,” pungkasnya.@LI-13