LENSAINDONESIA.COM: Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan pencopotan Rieke Diah Pitaloka dari pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pergantian posisi jabatan tersebut dinilai bentuk kebijakan internal.

Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto mengaku pihaknya kemarin telah menyampaikan surat kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan juga Sekretariat Baleg DPR perihal pergantian Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka dengan Komisaris Jenderal (Komjen) Purnawirawan Muhammad Nurdin yang selama ini duduk di Komisi III DPR.

“Kemarin pimpinan fraksi meluncurkan surat ke Kesekretariatan Jenderal, tentu ke Baleg yang isinya pergantian pimpinan Baleg kami, yaitu Wakil Ketua Baleg Saudari Rieke Diah Pitaloka kepada Bapak Komjen Purnawirawan Muhammad Nurdin,” ujar Utut konferensi persnya di Ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Utut Adianto menjelaskan, pergantian ini memang bukan semata-mata untuk penyegaran atau rotasi biasa, melainkan untuk mengawal sejumlah RUU yang akan dibahas di Baleg di antaranya Omnibus Law Cipta Kerja dan juga RUU HIP.

“Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat, kalau kita lihat omnibus law sudah mendekati titik-titik yang krusial, selain omnibus law tentu saja ada RUU Haluan Ideologi Pancasila,” terang mantan Wakil Ketua DPR.

Menurutnya, sosok Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat memahami tugas baru ini karena, Nurdin pernah menjadi Kapolda dua kali. Namun, bukan berarti Rieke dianggap tidak. Pergantian ini lebih kepada sekuensi atau alur. Fraksi PDIP harus meningkatkan pasukannya di Baleg sesuai dengan bidangnya. Karena, omnibus law itu sangat banyak pembahasannya dan sangat kompleks.

“Kita juga harus menempatkan prajurit yang sesuai dengan kompetensinya. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Rieke Diah Pitaloka, dia sudah berjuang habis-habisan. Tapi ini tahapannya ganti orang yang mungkin lebih untuk mengawal hal-hal seperti ini,” jelasnya.

Terkait apakah pernah ada rotasi di tengah jalan, Utut menegaskan bahwa PDIP sering melakukan rotasi demi kepentingan tertentu. Dia mencontohkan, pada 15 Januari 2018, dia sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR harus digeser ke Komisi XI karena ada tugas. Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno juga digeser dari Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menjadi anggota Baleg DPR.

“Penugasan-penugasan seperti ini sering terjadi, memang peruntukannya ada masa-masanya. Itu pengantar dari saya, mudah-mudahan ini setidaknya bisa jadi bagian yang kita anggap bisa meluruskan,” tandasnya.@licom