LENSAINDONESIA.COM: Terhitung sejak 17 Oktober 2019, semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Ketentuan ini berlaku untuk produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, produk kimia, produk biologi, rekayasa genetika dan barang gunaan. Termasuk di dalamnya jasa yang terkait produk-produk di atas seperti penyembelihan, pengemasan, pergudangan, dan transportasi. Undang-Undang ini (UU Jaminan Poduk Halal) diberlakukan secara bertahap, dimulai produk makanan dan minuman.

Meskipun sudah berjalan lebih 9 bulan, namun penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) ini menemui banyak kendala di lapangan. Terutama adalah karena belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang tarif sertifikasi halal dan belum adanya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang beroperasi, selain LPPOM MUI.

Dalam catatan redaksi, UU ini beserta peraturan turunannya, pernah digugat oleh unsur yang berada di dalamnya sendiri, yakni MUI. Judicial Review terhadap PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 diajukan ke Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 2019 oleh Indonesian Halal Watch (IHW) yang dipimpin Dr. H. Ikhsan Abdullah, direktur eksekutif IHW yang juga petinggi MUI.

Tanggal 14 Agustus 2019, kembali kantor hukum Ikhsan Abdullah and Partners selaku kuasa hukum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) seluruh wilayah Indonesia mengajukan judicial Review UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ketua Harian Halal Institute, H SJ. Arifin, menyebutkan bahwa dua gugatan tersebut merupakan cerminan nyata sikap MUI terhadap UU JPH.

“MUI berada di balik 2 gugatan tersebut, itu sudah jelas. Track saja siapa itu Ikhsan Abdullah dan kedudukan dan hubungannya dengan MUI” ujar Arifin saat diwawancara melalui telepon, .

“Ini sesungguhnya masalah yang berat karena MUI sendiri memiliki posisi dalam UU No.33 Tahun 2014. Ketika mereka justru sampai 2 kali menggugat UU dan PP tersebut, dapat dipastikan sikapnya itu melawan UU yang mereka sendiri berada di dalamnya, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan UU JPH” sambung Arifin.

Hal ini terbuktikan di lapangan dalam masalah LPH. Hingga saat ini belum ada satupun LPH yang bisa beroperasi kecuali LPPOM MUI. Penyebabnya adalah karena tenaga auditor halal yang wajib dimiliki oleh LPH belum lolos uji kompetensi oleh MUI.

“Permainan ini sistemik tapi gampang dipahami anak kecil. Auditor halal dihambat kelulusannya dengan tujuan agar tidak ada LPH yang berdiri sehingga tidak menyaingi LPPOM MUI. Kan uji kompetensinya hanya bisa dilaksanakan MUI. Saya sebut ini konflik kepentingan yang terang benderang,” terangnya.

Menurut informasi yang didapatkan redaksi, ujian kompetensi auditor halal biayanya mahal dan standar kelulusannya terlalu tinggi. Hal ini menimbulkan kecurigaan di banyak calon LPH bahwa permainan ini disengaja oleh MUI untuk mempertahankan monopolinya dalam pemeriksaan halal.

“Sebenarnya ada satu LPH yang auditor halalnya sudah cukup, yaitu Sucofindo. Tapi mereka tak bisa bekerja karena terganjal akreditasi syariah dari MUI, dan lagi-lagi digugat perdata oleh Ikhsan Abdullah dkk. Paham kan ini permainan apa..,” tambah Arifin.

Ketidakharmonisan dan penghambatan yang dilakukan MUI tersebut bertambah ngawur dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama No.982/2019. KMA ini keluar karena belum adanya Permenkeu tentang Tarif Sertifikasi Halal. Sehingga biaya pemeriksaan halal dikembalikan ke tarif LPPOM sebelumnya dan biaya sidang fatwa dikembalikan ke tarif yang berlaku di MUI sebelumnya.

Namun yang terjadi di lapangan KMA 982 ini ternyata telah diselewengkan oleh MUI dan LPPOM MUI, seakan-akan semua hal terkait sertifikasi halal dikembalikan lagi ke mereka.

“Berdasar KMA 982/2019, yang dikembalikan itu kan hanya biaya pemeriksaan halal dan biaya sidang fatwa. Tapi yang kami temui di lapangan MUI tetap mengeluarkan sertifikat halal, terutama MUI daerah. itu kan ilegal dan berbau penipuan. KMA 982 sama sekali tidak memberi kewenangan mereka membuat sertifikat,” ujarnya.

“Dengan atau tanpa KMA 982/2019, kewenangan mengeluarkan sertifikat halal adalah kewenangan negara” terang Arifin menambahkan.

Menurut Arifin, MUI juga tidak mengirimkan surat penetapan halal hasil sidang fatwa ke BPJPH sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Mereka justru mengirimkan langsung surat tersebut kepada pelaku usaha, ini melanggar ketentuan, bahkan beberapa MUI daerah memberi judul sertifikat halal.

Hal ini dikarenakan MUI tidak menyetujui format sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Sebagaimana surat DHN MUI ke Menteri Agama tanggal 30 Juni 2020.

“Ini kan lucu. Sertifikat halal itu kan kewenangan mutlak negara, sebagai jaminan hukum terhadap produk halal. Lambangnya Garuda. Sertifikat halal bukanlah objek yang harus dirundingkan dengan pihak lain di luar negara. Pelajari juga siapa sesungguhnya Ketua DHN MUI itu, biar semakin jelas konflik kepentingannya” jelas Arifin.

Selain itu, Arifin juga mengkritik Kementerian Agama dan BPJPH yang nampak hilang langkah dalam arena permainan yang dibuat MUI. Contohnya adalah keluarnya KMA 982/2019 yang membuka terjadinya pelanggaran peraturan. Juga lambannya BPJPH memproses Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Atas dasar-dasar tersebut Arifin menilai bahwa UU JPH ini tidak akan jalan jika kedudukan MUI tidak dikoreksi. Karea MUI telah menjadi bagian dari masalah.

Untuk itu Ketua Harian Halal Institute sangat mendukung materi RUU Cipta Kerja Bidang Halal yang sebentar lagi dibahas DPR.

“RUU Cipta Kerja Bidang Halal dapat menjadi pintu keluar dan solusi untuk meluruskan kembali tata dan formula JPH. Semua monopoli itu penyakit sosial, dan harus dibongkar” tegas Arifin.

“Kita menghormati dan menghargai para Ulama, tapi hanya terbatas pada persoalan yang benar” pungkasnya.@licom