LENSAINDONESIA.COM: Presiden Jokowi melarang sementara untuk impor kebutuhan medis terkait penanganan virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Alasan pelarangan ini dikarenakan kebutuhan medis, mulai dari alat uji polymerase chain reaction (PCR), perangkat tes cepat (rapid test), hingga obat sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

“Jangan ada lagi beli yang dari luar negeri, apalagi hanya masker. Banyak kita produksinya,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7).

Rapat terbatas kabinet ini digelar secara tertutup. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden baru mengirimkan siaran pers pada Rabu (8/7) malam.

Presiden memaparkan, perusahaan di dalam negeri sudah bisa memproduksi 17 juta alat pelindung diri (APD) per bulannya. Saat ini kebutuhan APD untuk penanganan pandemi corona hanya sekitar 4-5 juta unit. Artinya, ketersediaan tersebut mencukupi.

Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian Pertahanan menyetop dulu pembelanjaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri.

Menteri Pertahanan diharapkan bisa memprioritaskan pembelian alutsista lokal. Sebagai contoh, Menhan bisa membeli alutsista dari PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, atau PT PAL. Nantinya, belanja alutsista itu harus dalam bentuk tunai dari APBN. Hal ini dilakukan, agar mampu memicu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Sebelumnya, ada peningkatan impor alutsista oleh Kementerian Pertahanan melakukan impor di tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor senjata dan amunisi meningkat 7.384% pada Maret 2020 menjadi US$ 187,1 juta.

Peningkatan tersebut terjadi lantaran terdapat impor rutin tahunan untuk pertahanan dan keamanan negara. Adapun impor senjata dan amunisi serta bagiannya tumbuh pesat lantaran pada Februari 2020 hanya tercatat sebesar US$ 2,5 juta. Dengan demikian ada kenaikan sebesar US$ 184,6 juta dalam periode satu bulan.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah. Kementerian dan Lembaga memiliki anggaran besar, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenhan, dan Polri.

Menurut Jokowi, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian Indonesia pada kuartal III 2020 ini. Jika konsentrasi kebijakan belanja ke dalam negeri ini bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020, maka upaya di kuartal selanjutnya diyakini lebih mudah.@licom