LENSAINDONESIA.COM: Setelah seluruh pekerja Hotel Aryaduta Jakarta (270 orang) terkena PHK dengan alasan Covid 19, kini pekerja di Hotel Gran Mahakam Jakarta mengalami nasib yang serupa.

Muhammad Rusli Dkk (32 orang) adalah gelombang pertama yang sudah dipanggil dan diberitahukan terkena PHK. Rencananya, Hotel Gran Mahakam akan melakukan PHK massal terhadap 140 pekerjanya.

Sejak adanya himbauan untuk menjaga jarak sosial (social distancing) yang diteruskan dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tingkat hunian hotel terdampak turun tajam. Untuk di Jakarta maksimal 5%.

Harapan bangkitnya industri perhotelan mulai tampak ketika di Jakarta berlaku PSBB transisi. Sebagian hotel kembali dibuka dan mulai hadir tamu yang menikmati hidangan, menginap dan mengadakan acara walau bersifat mendadak.

Namun, fakta di Hotel Gran Mahakam sebaliknya. Jika sebelumnya upah bulanan dibayar tidak penuh, kini terancam kehilangan pekerjaan. Pihak pengelola hotel “mengambil keuntungan” dari merebaknya virus corona.

Muhammad Rusli Dkk tanpa ada perundingan melalui serikat pekerja di PHK dan hanya diberikan kompensasi 1 PMTK untuk pekerja tetap. Tentu, tindakan ini merupakan pelanggaran aturan normatif. Pasalnya, pemberian kompensasi 1 PMTK hanya berlaku jika pekerja melakukan kesalahan dan telah mendapat surat peringatan.

Selain itu, atau mengunakan pasal 164 ayat (1) yang menyebutkan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur).

Kalimat keadaan memaksa (force majeur) inilah yang dipakai manajemen Hotel Gran Mahakam secara zalim untuk merampas hak buruh atas pekerjaannya dan mengurangi kompensasi buruh. Padahal, sejatinya Hotel Gran Mahakam tidak tutup.
Praktis, tindakan yang dilakukan manajemen hotel itu terang-terangan melanggar aturan, karena tindakan PHK seharusnya langkah terakhir.

Untuk upah, layaknya tetap wajib dibayarkan sebagaimana PP 78 Tahun 2015 Pasal 25 yang isinya: “Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha”.

Sejak beroperasi 1998, sudah 22 tahun peluh keringat para pekerja di Hotel Gran Mahakam dibaktikan untuk kemajuan perusahaan, sehingga hotel ini meraih banyak penghargaan.

Kebijakan PHK oleh manajemen hotel itu, praktis tidak sejalan dengan kiprah Dr Kahar Tjandra (pemilik hotel) yang dikenal sebagai aktivis sosial. Melalui Yayasan Dr. Kahar Tjandra, sebagian penghasilannya diserahkan untuk memberi beasiswa kepada ratusan anak asuhnya, termasuk mencetak puluhan dokter.

Apalagi, diketahui Tjandra juga merupakan sponsor tetap bagi Ikatan Alumni Universitas Indonesia angkatan 1960. Salah satu bentuk sumbangannya adalah aula FKUI di Salemba, Jakarta.

Berkaitan hal itu, para karyawan Gran Mahakam menyampaikan sikap, sebagai berikut :

1. Mengecam tindakan manajemen Hotel Gran Mahakam yang melakukan PHK dan mengurangi upah pekerja dengan memanfaat alasan hunian turun akibat pendemi covid 19.
2. Menuntut pihak perusahaan untuk segera melakukan perundingan dengan pihak pekerja dengan didampingi oleh kuasa hukumnya untuk mendapatkan solusi terbaik. @jrk