LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Kota Santri Melawan Kekerasan Seksual, berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Jatim, Rabu (15/7/2020) mendatang. Rencana aksi itu digelar karena massa menilai kinerja Polda Jatim lamban dalam menuntaskan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan anak seorang kiai di Jombang terhadap santriwatinya.

Palupi Pusparini selaku Tim Kuasa Hukum korban mengungkapkan, kasus tersebut telah dilimpahkan dari Polres Jombang ke Polda Jatim. Namun hingga kini, kelanjutan penanganannya belum jelas. Bahkan, pelaku yang berinisial MSA masih belum ditahan polisi.

“Dari Februari hingga sekarang belum ada upaya untuk menahan tersangka. Ini  sama saja dengan kinerja di Polres kemarin. Padahal kita tahu Polda merupakan institusi yang kuat dan memiliki pengaruh lebih besar, tetapi mengapa justru kami melihatnya justru mengolor-olor,” ungkapnya, Senin (13/7/2020).

Palupi juga menilai, penyidik terkesan mengulur waktu. Sebab, kasus ini telah dilaporkan oleh korban sejak 15 Januari 2020 lalu. Pada Februari kemarin sempat ada upaya penyelidikan, tetapi gagal.

“Kami melihat pihak penyidik terkesan mengulur-ulur waktu karena proses pelimpahan di Polda itu sejak 15 Januari 2020 tapi hingga sekarang belum ada upaya penahanan terhadap tersangka meskipun Februari pernah ada upaya itu namun gagal,” ujarnya.

Rencananya, aksi yang melibatkan puluhan massa pada lusa mendatang itu tak hanya berasal dari Jombang saja, melainkan juga didukung massa dari Surabaya sebagai bentuk solidaritas.

“Awalnya memang dari Jombang, Aliansi Kota Santri memang dari Jombang. Kemudian kami mendapat dukungan dan respon yang cukup baik dari teman-teman di Surabaya. Dukungan tidak hanya dukungan massa aksi, tapi dukungan petisi dan desakan. Jadi kalau aksi sendiri direncanakan selain dari Jombang juga ada kawan-kawan dari Surabaya yang akan terlibat,” imbuhnya.

Palupi menjelaskan, jika pihaknya telah mengirim pemberitahuan ke kepolisian terkait aksi yang akan di gelar di depan Mapolda Jatim. Ia juga berharap kasus ini dapat tertangani dengan baik supaya tidak ada korban baru lagi.

“Sifatnya bukan perizinan, tapi pemberitahuan aksi. Kita tidak menunggu adakah izin atau tidak. Kami hanya menyampaikan berdasarkan UU menyampaikan pendapat di muka umum, kami memberitahukan tanggal 15 Juli jam 10 kami akan menggelar aksi damai di depan Polda Jatim. Harapannya Polda juga menyiapkan pengamanannya sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing instansi,” katanya.

Mengingat saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, Palupi menyebut aksi tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan berupa penggunaan masker, hand sanitizer dan menjaga jarak satu sama lain.

“Pasti, pemakaian masker pasti dilakukan. Kemudian jaga jarak akan kami upayakan. Artinya dalam melakukan aksi damai besok di Polda itu kami akan menerapkan protokol pencegahan COVID-19,” ungkapnya.

Dalam aksi yang akan digelar di depan Mapolda Jatim, pihaknya membawa beberapa tuntutan yakni:

1. Mendesak Polda Jatim segera melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa hingga tanggal 20 Juli 2020.

2. Mendesak Polda Jatim untuk segera melakukan upaya penahanan paksa terhadap tersangka MSA.

3. Mempertimbangkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Lembaga HAM Negara yakni:

a. Mempertimbangkan posisi rentan korban sebagai perempuan serta trauma yang dialami.
b. Menerapkan ancaman hukuman maksimal pasal 285 KUHP, juncto pasal 286 KUHP juncto Pasal 294 ayat (2) KUHP.
c. Melibatkan secara penuh orangtua, kuasa hukum, pendamping sosial korban.

4. Segera menuntaskan penyidikan perkara ini secara professional, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. @wendy