LENSAINDONESIA.COM: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kini berikan insentif kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna memperoleh penundaan setoran Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) di tahun 2020.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, surat edaran kepada Kontraktor KKS sudah ditandatangani. Diharapkan KKKS bisa memanfaatkan kebijakan ini, dan segera melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi.

“Ini merupakan usaha kita bersama untuk mengawal agar target tahun ini dan tahun-tahun ke depan bisa dicapai,” ujar Dwi Soetjipto saat rapat manajemen, Rabu (15/07/2020).

Kebijakan pemberian insentif penundaan penyetoran Dana ASR, merupakan kebijakan dari SKK Migas guna menjaga stabilitas keuangan dan operasional dari KKKS.

“Kami berikan relaksasi kepada KKKS yang membutuhkan, namun kami tetap meminta KKKS melakukan evaluasi dahulu kemampuan finansial kemudian akan direview kembali oleh SKK Migas,” tegas Dwi.

Bagi KKKS yang memerlukan relaksasi, bisa disampaikan kepada SKK Migas paling lambat 31 Juli 2020 mendatang.

Kebijakan relaksasi pencadangan Dana ASR bagi KKKS hanya akan berlaku untuk tahun 2020. Untuk nilai kewajiban ASR yang ditunda penyetorannya tahun 2020 itu akan ditagih sekaligus di Semester I tahun 2021, ditambah dengan kewajiban tahun berjalan.

“Artinya relaksasi atas penyetoran Dana ASR di tahun 2020 tak menghilangkan atau mengurangi kewajiban KKKS untuk memenuhi nilai pencadangan Dana ASR dimana atas kekurangannya akan diperhitungkan hingga berakhirnya masa kontrak KKKS,” tutur Dwi.

Dana ASR merupakan dana yang disiapkan oleh KKKS saat pasca operasi, dialokasikan melalui kegiatan penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan fasilitas produksi berikut fasilitas penunjang untuk dioperasikan kembali tanpa mengabaikan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja hulu migas.@Rel-Licom