LENSAINDONESIA.COM:  Pasca membubarkan 18 lembaga, termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo resmi membentuk tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, Senin (20/07/2020). Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ini dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Tim ini akan berperan mensinergikan sekaligus mengorkestrasi seluruh kementerian dalam mengaplikasikan program-program terkait penanganan virus Corona dan upaya pemulihan ekonomi.

Penunjukan Erick Thohir murni didasari pertimbangan utama bahwa BUMN menggerakkan sepertiga perekonomian nasional yang mencakup berbagai bidang usaha langsung ke pelayanan publik, dan bergerak di bidang ekonomi, juga kesehatan.

“Ini tanggung jawab yang besar karena pertaruhannya sangat tinggi. Di antara pilihan gagal atau berhasil, sudah tentu kita akan komitmen untuk berhasil. Harus yakin itu. Ada banyak negara yang sukses, menekan virus dan ekonominya mulai bangkit. Itu bisa ditiru. Tapi ada juga yang terkena resesi. Itu juga harus dijadikan contoh supaya kita tidak mengalami. Jika kita bersama, pasti kita bisa,” ujar Erick di Jakarta, Senin (20/7/2020) lalu.

Tim yang dibentuk Erick Thohir berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Pada tataran operasional dan teknis di lapangan, Erick Thohir membawahi 2 Satuan Tugas yang mewakili aspek kesehatan (penanganan COVID-19) dan aspek perekonomian (pemulihan ekonomi nasional), yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang tetap dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Kedua Satuan Tugas tersebut beranggotakan unsur dari Pemerintah maupun unsur lainnya yang diperlukan seperti asosiasi atau pelaku usaha, badan usaha, ahli, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, yang susunan keanggotaan dan struktur organisasinya ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan (Menko Perekonomian).

Dengan Perpres 82/2020 ini, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (di Pusat maupun di Daerah) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 7/2020 sebagaimana diubah dengan Keppres 9/2020, tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ditetapkan berdasarkan Perpres 82/2020 ini.

Satuan tugas ini juga memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang mengikat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Instansi lainnya. Para Kepala Daerah membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Ketua Satuan Tugas di Pusat.@LI-13