LENSAINDONESIA.COM: Umat beragama dalam konteks negara dan bangsa sering kali berada dalam identitas ganda sebagai umat beragama dan warga negara.

Seringkali persoalan terkait solidaritas keagamaan melupakan persaudaraan kebangsaan yang ada. Untuk itulah diperlukan kepedulian sesama umat beragama untuk tidak sampai pada merobek persaudaraan kebangsaan.

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Al Washliyah, KH.Yusnar Yusuf Rangkuti, M.Sc, Ph.D, mengatakan bawah memang sejatinya umat beragama khususnya umat Islam memang perlu untuk saling sharing pengalaman terkait kejadian atau musibah yang dialami di masing-masing negaranya sebagai sesama umat muslim.

Tetapi, terkait dengan permasalahan dalam negeri masing-masing tentunya umat di Indonesia tidak bisa terlalu ikut campur dengan hal itu.

“Jadi yang bisa kita lakukan adalah jika ada orang Indonesia yang sedang merantau dan sebagainya di negara tersebut maka itu baru bisa kita tangani dengan memberi nasihat dan sebagainya karena kita memiliki hubungan diplomatik dengan negara bersangkutan. Karena jika tidak ada kerjasama luar negeri ya apa yang bisa dilakukan,” ujar Ketum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti di Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Menurutnya, persaudaraan sesama muslim tentu saja harus dibangun, tapi kita juga tidak bisa memaksakan.

Dia pun mencontohkan dengan ibada haji yang telah ditunda oleh pemerintah Arab Saudi tahun ini karena adanya pandemi virus Corona atau Covid-19. Menurutnya hal itu tentu harus didukung demi menjaga kesehatan sesama umat untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

“Kenapa perlu kita dukung? Karena jika kita memaksakan dikhawatirkan itu bisa jadi penyebaran di sana. Malu lah kita kalau sampai jadi cluster penyebaran Covid-19 ini ke seluruh dunia, Padahal seharusnya kita saling menjaga antar sesama umat,” ujar tokoh agama Islam dari Sumatera Utara itu.

Kalau masalah terkait konflik umat di dunia seperti Palestina, Rohingya atau Uyghur, Yusnar menjelaskan bahwa dirinya sendiri pernah diundang oleh pemerintah Tiongkok untuk berkungjung ke Xinjiang bersama para tokoh agama lainnya dan delegasi dari Indonesia.

“Saya melihat sendiri itu Islam Uyghur di sana bagus, tidak ada masalah. Tapi ada yang menyatakan di kita bahwa itu sebenarnya tidak seperti itu, kemudian kita diprovokasi untuk mendesak pemerintah dan lain sebagainya. Hal ini sebenarnya menunjukkan hebatnya Indonesia sebagai negara merdeka dan demokrasi dimana semua orang bebas untuk berbicara dan berpendapat,” tutur pakar ilmu tilawah Al-Qur’an itu.

Pria kelahiran Medan, 25 Maret 1955 itu menyampaikan bahwa jangan hanya karena diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertenut kemudian jika ada masalah dengan umat disana lalu kita menyuruh pemerintah Indonesia untuk berperang dengan Tiongkok atau negara lainnya.

“Harusnya kan tidak sampai seperti itu, karena kalau kalah jadi abu, menang jadi arang kita nanti. Masalah seperti itu sendiri sebenarnya adalah masalah di luar negeri yang bisa kita perjuangkan lewat jalur diplomasi dan melalui forum-forum dunia, tidak perlu sampai diprovokasi segalam macam,” ucap peraih gelar Master of Science (M.Sc.) di Institut Pertanian Bogor itu.

Peraih gelar Doktoral dari di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu mengungkapkan bahwa dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama sendiri sudah berusaha membantu pemerintah. Dirinya mencontohkan terkait bantuan Covid-19, menurutnya ormaslah yang lebih dulu turun membantu baru kemudian pemerintah.

Karena menurutnya pemerintah memang perlu melalui berbagai macam prosedur sehingga tidak dituduh korupsi nantinya. Tetapi Yusiar sendiri berharap agar pemerintah tidak berbohong atau memberi janji kepada masyarakat atauapun ormas.

“Pemerintah selama ini bilangnya kami akan membantu masyarakat, kami akan membantu ormas, kami akan membantu ini-itu. Saya minta pemerintah jangan bohong, kalau memang tidak ada dana ya bilang saja. Jangan hanya berjanji tapi tidak ada tindak lanjutnya,” katanya.

Bahkan pria yang juga sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Qari dan Qariah Hafiz dan Hafizah (IPQAH) ini juga sangat mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam membentuk Gugus Tugas Pemuka Agama dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di massyarakat.

“Saya sendiri berharap agar pembentukan gugus tugas pemuka agama yang di inisiasi oleh BNPT ini juga bisa berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan,” terangnya.

“Karena ini ini juga sebagai jembatan antara pemerintah dengan para tokoh agama dalam mengedukasi dan menentramkan umatnya agar para umat ini juga tidak mudah terprovokasi ataupun termakan isu-isu yang dihembuskan oleh segelintir kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan agama tertentu,” sambungnya mengakhiri.@licom