LENSAINDONESAI.COM: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur akan melaporkan KPU dan Bawaslu Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai telah meloloskan sedikitnya 8.157 data dukungan calon wali kota dan calon wakil wali kota jalur independen M. Yasin dan Gunawan yang bermasalah.

Ketua KIPP Jatim, Novli Bernado Thyssen mengatakan, KIPP menemukan tiga pokok permasalahan. Yang pertama terkait data dengan dukungan ganda. Artinya ditemukan kesamaan NIK, Nama, dan alamat sama dengan yang lainnya.

“Kedua Ada NIK invalid, kita dapatkan ketika mencoba mencocokkan antara data NIK yang terdaftar didukungan dengan aplikas KPU RI yang DPT terakhir. Ketika kita masukan NIK nya itu tidak terbaca sistem aplikasi KPU,” jelasnya saat konferensi pers di halaman kantor KPU Kota Surabaya, Kamis (23/07/2020).

Dan yang ketiga adalah ditemukan bahwa dukungan untuk calom perseorangan alamatnya tidak lengkap. Dalam data tersebut hanya menyatakan nama jalan saja tanpa nomer dan RT/RW saja.

“Alamat dalam data yang dikumpulkan harusnya lengkap dengan nomer rumah ataupun RT/RW tapi kami menemukan alamat yang hanya nama jalan saja seperti misalnya jalan kertajaya,” jelasnya.

Novli menyampaikan, data tersebut merupakan temuan saat melakukan penelusuran di 16 kelurahan. “Nah itu kita sampling ada di 16 kelurahan dari 160 kelurahan se-Surabaya,” sebutnya.

Yang jadi persoalan, lanjut Novli adalah di masalah verifikasi adminitrasi, bagaimana kemudian data-data yang bermasalah ini bisa lolos verifikasi adminitrasi. Yang mana tahapan verifikasi adminitrasi itu menentukan lolos tidaknya pasangan calon.

Novli mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkirim surat kepada KPU Kota Surabaya untuk meminta data yang dikumpulkan oleh Bacalon Perorangan sebagai bahan pembanding. Namun hingga saat ini belum mendapat balasan secara jelas. Ironisnya, pihaknya justru mendapat jawaban melalui surat dari KPU Kota Surabaya yang menyatakan bila surat yang telah dikirim oleh KIPP Jatim itu hilang.

“Tanggal 21 Juli kami kembali datang ke KPU untuk menanyakan Jawaban terhadap surat kami tapi malah dijawab kalau surat kami hilang,” ungkapnya.

Hal ini semakin membuat KIPP Jatim semakin meragukan integritas KPU Kota Surabaya dalam menyelenggarakan Pemilu. Bahkan menurutnya ini bukan hanya kesalahan dari KPU Kota Surabaya saja melainkan Bawaslu Kota Surabaya juga bersalah. Karena menurutnya Bawaslu juga memegang data yang sama.

Dengan terjadinya kesalaham yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Surabaya tersebut, KIPP Jatim akan menempuh jalur hukum terkait hal tersebut. Dia dan jajarannya akan melaporkan KPU dan Bawaslu Kota Surabaya ke DKPP.

“Paling lambat kami akan laporkan (Ke DKPP,red) minggu depan,” tegas Novli.@budi