LENSAINDONESIA.COM: Data manifest kargo yang akurat dari barang dalam peti kemas, maupun non-peti kemas (general cargo) berperan mengembangkan sistem logistik nasional.

Hal itu untuk menekan tingginya biaya logistik nasional bersama-sama pemangku kepentingan lintas sektor.

Mulai dari Kementerian dan Lembaga (K/L) serta BUMN dan pelaku bisnis swasta di sektor logistik. Menurut data Puskalog ITB, biaya logistik nasional masih cukup tinggi dan mencapai 23,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sarana Distribusi & Logistik, Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri, Frida Adiati saat menjadi pembicara pada webinar yang digelar BMC Logistics (perusahaan layanan transportasi multimoda grup usaha Pelindo III) dari Surabaya, Kamis (23/07/2020) lalu.

Kerja sama tersebut dibutuhkan untuk memperlancar arus barang dan menjaga stabilitas harga bapokting (bahan pokok dan penting). Diantaranya dengan implementasi regulasi manifest domestik.

“Namun masih banyak pelaku usaha logistik yang belum melaporkan manifest pengiriman barangnya ke Kemendag. Untuk itu harus jadi kewajiban, agar datanya cepat terkumpul dan pemerintah punya peta logistik nasional. Saat ini ada sekitar 174 perusahaan yang mulai men-submit manifest online di SIPT (Sistem Informasi Perizinan Tepadu Perdagangan Dalam Negeri/SIPT PDN). Masih sangat sedikit. Ke depan, data itu tidak di-input ke SIPT, tapi ke INSW agar menjadi data terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga yang lain,” ungkap Frida Adiati.

Disiplin pada digitalisasi pengisian manifest kargo

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengutarakan, selain sisi regulasi, budaya untuk disiplin melaporkan manifest juga krusial untuk diperbaiki. Khususnya pada digitalisasi pengisian manifest kargo. Para pelaku bisnis logistik harusnya lebih disiplin mengisi manifest secara detil dan jujur. Apalagi jika komoditas yang diangkut barang berbahaya, sebab terkait keselamatan pelayaran dan pengangkutan.

“Misalnya, pada Program Tol Laut yang disubsidi Pemerintah dari pajak rakyat. Selain manifest yang akurat juga sewajarnya mencantumkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga dari manifest kargo bisa didapat data distribusi komoditas, sekaligus mendongkrak pendapatan negara agar bisa dialokasikan untuk pengembangan fasilitas distribusi, seperti infrastruktur jalan dan pelabuhan guna mendukung para pelaku usaha logistik juga nantinya,” tegas Wisnu.

Hal senada juga disampaikan Direktur Operasi dan Komersial BUMN Pelindo III Putut Sri Muljanto. Saat ini masih sulit mencari data manifest barang non-peti kemas domestik. Padahal, sangat penting untuk menyusun roadmap pengembangan logistik, termasuk pelabuhan.

“Regulasi bisa menjadi instrumen Pemerintah yang fair dan efektif untuk membantu para pelaku bisnis logistik mendisiplinkan manajemen dan pengguna jasanya, untuk melaporkan data manifest kargo dengan akurat. Data manifest sebenarnya sudah bisa diisi melalui Inaportnet. Semua data bisa masuk (ke Inaportnet), termasuk dari Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang mayoritas dikelola swasta dan melayani banyak komoditas,” katanya dalam keterangan resminya, Senin (207/2020).

Informasi komoditas yang terintegrasi dan akurat di setiap mata rantai logistik, lanjutnya, bermanfaat untuk setiap pemangku kepentingan. Untuk Kementerian Perhubungan berguna untuk mengurangi potensi insiden dalam transportasi. Untuk Kementerian Perdagangan juga bisa memanfaatkan single manifest komoditas sebagai pertimbangan strategi guna mengatrol daya beli dan arus dagang. Lalu dapat meningkatkan akurasi pendataan Badan Pusat Statistik, sebab meningkatkan visibilitas arus dagang, khususnya arus komoditas antar pulau.

“Untuk pemilik barang dan forwarder/agen logistik bisa mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan handling (penanganan) komoditas. Untuk perusahaan pelayaran juga bisa mengurangi risiko saat proses stevedoring (bongkar muat) dan pengangkutan di atas kapal. Sedangkan untuk operator terminal seperti Pelindo III bermanfaat untuk perencanaan arus barang di pelabuhan agar lebih efisien, sehingga meningkatkan pelayanan, menghemat waktu dan beban biaya,” pungkas Putut.@Rel-Licom