LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah meminta Tri Rismaharini merevisi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Normal Baru (New Normal).

Pernyataan tersebut disampaikan Khusnul usai menggelar hearing dengan para pelaku seni yang tergabung dalam Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Persatuan Musik Melayu Indonesia (PAMMI) bersama kelompok buruh, pekerja dari Badan Buruh dan massa Pekerja Pemuda Pancasila.

Kominitas pekerja hiburan tersebut, menilai Perwali tersebut merugikan para pekerja hiburan dan pelaku seni. Sebab tempat hiburan malam yang sebelumnya telah dibuka kembali menyusul terbitnya Perwali No.28 Tahun 2020 harus kembali menerima kenyataan dan harus ditutup kembali saat Perwali No.33 Tahun 2020 itu.

“Mereka menyampaikan keluhan tentang pelaksanaan Perwali 33 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota,” ujar Khusnul Khotimah, usai menerima pengaduan, Senin (27/07/2020).

Dalam jalannya hearing ini, politisi asal PDIP ini mengaku telah mendengarkan beberapa masukan maupun keluhan selama lima bulan terakhir karena tidak bisa bekerja. Yang merupakan dampak dari virus Corona (COVID-19) dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang ditambah dengan adanya Perwali No.33 Tahun 2020.

“Selama lima bulan ini mereka tidak bisa bekerja sedangkan kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi,” kata Khusnul.

Oleh karena itu, melalui pertemuan ini Komisi D akan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan revusi terhadap perwali 33 tahun 2020.

Dia menyetujui usulan-usulan yang telah disampaikan kepadanya. Namun dia tak setuju jika Perwali Nomer 33 Tahun 2020 tersebut dicabut mengingat yang bermasalah hanya ada di dua pasal yaitu Pasal 20 dan Pasal 25a.

“Saya tidak setuju kalau dicabut, saya setuju revisi karena yang dipermasalahkan hanya pasal 20 dan pasal 25a, yang lainnya (Pasal Lain,red) masih dibutuhkan untuk menanggulangi virus Corona,” ujarnya usai hearing.

Dia optimis Pemkot akan melakukan revisi. Jika melakukan revisi Para Pekerja Seni akan nekat untuk melakukan aksi turun ke jalan. Hal tersebut akan semakin membahayakan keadaan saat ini. Dia mengungkapkan apabila Pemkot Surabaya tidak mau melakukan revisi DPRD lah yang akan melakukan revisi melalui Peraturan Daerah.

“Kalau mereka tak mau melakukan revisi biar kami (DPRD, red) yang melakukan revisi,” pungkasnya.@budi