LENSAINDONESIA.COM: Para pelaku seni yang tergabung dalam Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Persatuan Musik Melayu Indonesia (PAMMI) bersama kelompok buruh, pekerja dari Badan Buruh dan massa Pekerja Pemuda Pancasila melakukan hearing dengan Komisi D Gedung DPRD Surabaya.

Hearing tersebut menindaklanjuti surat aduan yang menilai bahwa Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Normal Baru (New Normal) telah merugikan pekerja hiburan dan pelaku seni. Surat Pengaduan dikirim ke DPRD Kota Surabaya pada Kamis 23 Juli 2020.

Mewakili Asosiasi Pekerja Hiburan Dan Seni, Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kota Surabaya Nurdin Longgari mengatakan, dengan terbitnya Perwali No.33 Tahun 2020 ini telah membuat para Pekerja Rumah Hiburan Umum (RHU) Resah.

Adapun yang dipermasalahkan oleh Asosiasi Pekerja Hiburan dan Seni tersebut adalah Pasal 20 dan Pasar 25a. Dengan adanya kedua pasal tersebut tempat hiburan malam yang sebelumnya telah dibuka kembali menyusul terbitnya Perwali No.28 Tahun 2020 harus kembali menerima kenyataan dan harus ditutup kembali menyusul munculnya Perwali No.33 Tahun 2020. Hal ini dianggap merugikan para pekerja hiburan malam.

Menurutnya sebelum munculnya Perwali No.33 Tahun 2020, Para pekerja RHU sudah mulai bekerja kembali dengan mengikuti protokol kesehatan Sesuai dengan Perwali No.28 Tahun 2020.

Dengan terbitnya Perwali No.33 Tahun 2020 tersebut membuat Para Pekerja RHU harus rela kembali menganggur hal inilah yang menjadi keresahan dari para pekerja RHU tersebut.

“Dengan terbitnya Perwali No.28 Tahun 2020 para pengusaha RHU kembali membuka usahanya dan kami bisa kembali bekerja dengan protokol kesehatan sesuai perwali tersebut,” ungkap Nurdin saat membacakan hasil rapat yang dilakukannya di Kantor Badan Buruh Pemuda Pancasila Pada Minggu (26/7).

“Namun setelah setengah bulan kembali bekerja kami dikagetkan dengan munculnya Perwali No.33 Tahun 2020 yang membuat kami menganggur kembali, hal ini yang membuat kami resah,” lanjutnya.

Semua Asosiasi Pekerja Hiburan Dan Seni sepakat akan melakukan aksi turun kejalan jika tuntutan mereka, untuk melakukan revisi kepada Perwali No.33 Tahun 2020 dan kembali memberlakukan Perwali No.28 Tahun 2020, tidak dipenuhi. Mereka akan melakukan aksi beserta dengan ribuan anggota yang berasal dari setiap asosiasi.

”Bila Perwali No.33 Tahun 2020 hingga akhir juli tidak dicabut maka kami dari Badan Buruh Pemuda Pancasila akan turun aksi dilapangan,” ujarnya.

Selain itu para Asosiasi Pekerja Hiburan Dan Seni juga berjanji bila Bila Perwali No.33 Tahun 2020 dicabut dan mengembalikan ke Peraturan asalnya Perwali No.28 Tahun 2020, mereka akan membentuk Satgas Covid-19 di tempat bekerja masing-masing.

“Bila Tempat Bekerja kami kembali dibuka kami berjanji akan membentu satgas di tempat kerja kami masing-masing,” ungkapnya.

“Kami akan selalu mengingatkan pengunjung agar patuh terhadap protokol kesehatan yang sebelumnya juga telah kami laksanakan sebelum ditutupnya kembali tempat kerja kami,” lanjutnya.@LI-13