LENSAINDONESIA.COM: Dampak pandemi virus corona atau Covid-19 sangat memukul pada sektor ekonomi, secara perlahan menggerus menuju krisis.

Kondisi demikian menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengembalikan kondisi ekonomi akhibat dampat Covid-19 dengan new normal dan berbagai upaya kebijakan untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi bangsa Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun mengatakan, kondisi yang memprihatinkan ini harus segera dilalui, agar kondisi bangsa kian lama tidak semakin terpuruk.

Di sisi lain, hal ini perupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah bagaimana untuk mengatasi masalah multi kompleks akhibat dampak pandemi. Kerja bersama elemen bangsa pun sangat dibutuhkan untuk keluar dari krisis tersebut.

“Berlandaskan realitas yang kami lihat, dengar dan laporan dari seluruh tanah air, serta adanya data dari beberapa lembaga survey yang menunjukkan sebuah realitas yang sangat memprihatinkan. Semakin hari ekonomi rakyat makin terpuruk, dan ekonomi nasional krisisnya makin berat. Bahkan hari ini secara kasat mata dinamika kehidupan sosial politik semakin hari makin memanas dalam beberapa sisi tata kelola bangsa dan negara,” ujar Ali Mahsun dalam siaran persnya secara virtual, Minggu malam (2/8/2020).

“Oleh karena itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah pertanyaan sangat mendasar dilatar belakangi realitas dan fakta-fakta dilapangan, mampukah Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo mengatasi ancaman ratusan juta rakyat Indonesia alami kelaparan massal?” sambung Ali.

Menurut Ali Mahsun, pertanyaan tersebut bukan sebuah hal yang meragukan, juga bukan hal yang ingin mediskreditkan kinerja pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo.

Namun, lanjutnya, selaku rakyat, bangsa dan warga negara, serta sebagai Ketua Umum DPP APKLI dan Presiden GBN, tidak ingin terjadi realitas yang sangat menyakitkan adanya kemiskinan yang makin meluas dan kelaparan rakyat secara massal yang pada ujung dan akhirnya dapat menimbulkan persolan sosial yang sulit dikendalikan.

“Jika hal ini terjadi adalah sebuah fakta yang sangat memiluhkan, sangat mahal ongkosnya, dan sangat berbahaya terhadap eksistensi merah putih dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 19145 diatas Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.

Dia menilai, hingga kini kondisi ekonomi rakyat tidak kunjung lebih baik, bahkan makin terpuruk. Demikian pula krisis ekonomi nasional makin berat.

“Ada hal yang ingin kami sampaikan menyikapi hasil survey dua lembaga. Pertama, hasil survey LIPI menyebutkan 94,7% UMKM di negeri ini omsetnya anjlok, dan 47% alami penurunan keuntungan. Dan, sebagian besar hanya mampu bertahan berusaha pada kisaran Agustus – November 2020.

“Kedua, hasil survey ADB (Asian Development Bank) yang dikeluarkan Juli 2020 terkait kondisi UMKM di Indonesia. Dimana sebesar 48,6% UMKM gulung tikar atau menutup usaha. Atau sebanyak 31,2 juta unit UMKM di negeri ini ambruk,” terangnya.

Menurut Ali Mahsun, bahwa UMKM merupakan 98% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Menghidupi ratusan juta penduduk dan menyerap 96% tenaga kerja, menyediakan lapangan kerja tidak kurang 70 juta lapangan kerja di Indonesia.

“Tatkala hari ini sudah hampir 50% dari 62,5 juta UMKM di Indonesia yang gulung tikar artinya kurang lebih ada 35 juta lapangan kerja yang tertutup. Hal tersebut menimbulkan lonjakan pengangguran yang jadi beban sosial yang sangat berat. Tatkala ada 31,2 juta UMKM ambruk, artinya ratusan juta penduduk di Indonesia kehilangan mata pencarian dan ekonomi keluarga mereka,” jelasnya.

Oleh karena itu, atas kondisi demikian menurut Ali Mahsun, sebuah hal yang sangat mendasar yang harus segera terjawab, mampukah Presiden dengan cepat mengatasi ancaman kemiskinan yang makin meluas?” ujarnya.

APKLI pun meminta Presiden Jokowi untuk mengambil langkah extra ordinary, langkah-langkah super cepat dan tepat sasaran untuk mengatasi gejala krisis yang kian nampak di depan mata.

“Untuk kesekian kalinya, selaku rakyat, bangsa, dan warga negara, sebagai Ketua Umum DPP APKLI dan Presiden GBN minta dengan hormat dan penuh rendah hati kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah extra ordinary, langkah-langkah super cepat dan tepat sasaran karena rakyat tidak bisa dibiarkan terjadi kelaparan massal. Walau kita patut bersyukur hingga hari ini rakyat menganggap apa yang terjadi merupakan mekanisme dan proses hukum alam semesta Tuhan. Namun hal tersebut tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena rakyat memiliki tingkat kesabaran,” ujar Ali Mahsun.

Pernyataan APKLI

Pertama, kami mohon kepada pemerintahan RI, Kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Lurah / Kepala Desa untuk bergerak super cepat dan tepat sasaran gerakkan kembali roda ekonomi rakyat dan atasi krisis ekonomi nasional yang makin berat.

Kedua, kami sangat berharap pemerintah tidak bekerja sendirian dan lamban seperti sebelumnya namun harus super cepat. Untuk tepat sasaran pemerintah harus merangkul segenap kekuatan bangsa khususnya para pemangku kepentingan yang selama ini mendampingi rakyat dan pelaku ekonomi rakyat.

Tatkala pemerintah bekerja sendirian sudah lima bulan sangat lambat dan sebagian salah sasaran. Karena makin banyak yang terlibat dalam atasi krisis di republik maka makin cepat dan tepat sasaran. Karena control system harus diperketat, sehingga apapun keputusan pemerintah dana sebesar Rp 905,1 trilyun UU No. 2 Th 2020 harus segera diterima dan dirasakan oleh rakyat.

Ketiga, tatkala perusahaan corporasi dapatkan penjaminan negara sebesar Rp.100 trilyun, untuk corporasi Rp 10 milyar hingga Rp 1 trilyun harus segera dieksekusi sehingga roda ekonomi bisa berputar sangat cepat dan efektif. Lebih dari itu, kami mohon kepada Presiden Joko Widodo juga berikan penjaminanan KUR yang hari ini masih Rp.129 trilyun sebagaimana jaminan yang diberikan negara kepada corporasi sehingga rakyat bisa segera akses KUR tanpa agunan/jaminan.

Meminta Presiden Jokowi berkenan segera memanggil segenap direktur utama bank penyalur KUR, baik bank milik negara, swasta dan lembaga keuangan lainnya untuk diperintahkan dengan jaminan negara Rp. 129 trulyun KUR segera bisa diakses pelaku ekonomi rakyat. Sehingga petani, nelayan, pedagang, home industri, pengrajin, sopir, ojek, becak dan pelaku ekonomi rakyat yang lain bisa segera akses modal usaha melalui KUR yang bunganya disubsidi APBN. Hari ini rakyat sudah tidak memiliki modal usaha dimana sebanyak 48,6% atau 31,2 juta UMKM sudah tutup atau gulung tikar.

Keempat, meminta Presiden Jokowi merealisasikan BANPRES RI dari APBN kepada 12 juta UMKM dengan Rp. 2,4 juta/UMKM atau sebesar Rp. 28,8 trilyun dengan super cepat dan tepat sasaran dengan melibatkan pemangku kepentingan yang selama ini menanungi pelaku ekonomi rakyat.

Jika pemerintah bekerja sendiri, dikhawatirkan BANPRES tersebut realisasinya sangat lamban yang pada ujung dan akhirnya tidak berdampak secara nyata terhadap penagangan krisis ekonomi.

Kelima, terhadap stimulus ekonomi kepada UMKM sebesar Rp. 134,9 trilyun juga harus segera direalisasikam super cepat dan tepat sasaran.

Keenam, meminta agar Bansos berupa sembako segera digeser menjadi bantuan langsung tunai. Karena Bansos Sembako menambah terpuruknya warung-warung kelontong rakyat, dan pelaku ekonomi rakyat disektor kebutuhan pangan.

APKLI pun berharap, Presiden Joko Widodo terus berkomitmen dan hadir untuk melindungi seluruh rakyat dan bangsa kita dari ancaman krisis pangan dan kelaparan di negeri.

APKLI berharap, kondisi krisis ini dapat segera dilalui bersama, dan masa depan bangsa Indonesia kian sejahtera.@licom