LENSAINDONESIA.COM: Ratusan pekerja rumah hiburan umum (RHU), purel dan pekerja kesenian malam, Senin (3/7/2020) menggelar unjuk rasa di depan kantor walikota Surabaya di Jl Sedap Malam.

Para pekerja yang mayoritas perempuan tersebut, menuntut dicabutnya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya nomor 33, agar segera dicabut atau dilakukan revisi, karena dinilai sangat tidak berpihak.

Ayumi, salah satu peserta demo mengatakan, dirinya tidak ada pemasukan selama pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PSBB. Karena itu dia meminta Pemkot Surabaya agar mencabut Perwali no 33 tahun 2020.

“Selama ini kami menganggur karena tempat kerja ditutup oleh kebijakan pemerintah, sehingga tidak ada pemasukan. Padahal kebutuhan hidup harus tetap berjalan,” terangnya.

Ayumi, salah satu peserta aksi demo menuntut Perwali nomor 33 dicabut

Ayumi mengatakan, selain tidak mendapat pemasukan karena tempatnya bekerja tutup, pemerintah juga terkesan lalai dengan tidak memberikan bantuan.

“Kami orang yang terdampak covid-19. Selama ini kami juga tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Kami ini tidak mendapat pemasukan (gaji) tetap, beda dengan mereka (PNS),” tambahnya.

Hingga berita ini diunggah, perwakilan peserta demo belum berhasil menyampaikan pendapat secara langsung ke Walikota Tri Rismaharini dan Wakilnya Wisnu Sakti Buana yang sedang ada kegiatan lain.

Pantauan Lensa Indonesia di lokasi demo, ratusan purel dan pekerja tempat hiburan malam nampak sangat bersemangat membentangkan spanduk tuntutan walau cuaca panas terik. Sejumlah orator dari sebuah ormas juga gigih menyuarakan nasib para pekerja dunia malam tersebut.

Sayangnya, nyaris tak ada bos atau pemilik tempat hiburan yang ikut dalam aksi demo ini. Padahal jika tuntutan dalam aksi ini dikabulkan, justru para owner kafe ini yang diuntungkan karena tempatnya bisa beroperasional lagi.

Apalagi sejumlah bos kafe di Jl Kenjeran ada yang mengharuskan purel-purelnya ikut demo sedangkan mereka hanya memantau dari medsos sambil membuat status bernada provokasi di WhatsApp. @rofik