LENSAINDONESIA.COM: Dalam rangka melaksanakan Pilkada serentek 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya akan membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) kepala dan wakil kepala daerah pada 4 hingga 6 September mendatang.

Berbeda pada penyelenggaraan sebelumnya, kali ini setiap tahapan dalam Pemilu Serentak 2020 ini harus mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 secara ketat, termasuk dalam tahapan pendaftaran Bapaslon nanti.

“Setiap partai atau gabungan partai yang mengusung Bapaslon harus memberikan pembatasan terhadap jumlah orang yang ikut mendampingi Bapaslon melakukan pendaftaran,” kata Komisioner KPU Jawa Timur Bidang Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan di sela Seminar Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Lanjutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 di Hotel Grand Mercure, Senin (10/08/2020).

Menurut Insan, KPU Surabaya harus menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat agar Pemilu Serentak tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

“Terkait Pencalonan di masa pandemi jangan sampai berbondong-bondong,” ujarnya.

Untuk jumlah perwakilan partai yang diperbolehkan masuk, Insan mengungkapkan bahwa hanya ada 2 perwakilan yaitu ketua dan sekertaris. Rombongan yang lain tidak diperbolehkan masuk.

“Untuk jumlah perwakilan partai yang diperbolehkan masuk per partai hanya 2 orang, ketua dan sekertaris,” ungkapnya.

Insan sendiri meminta agar KPU Surabaya menyediakan ruangan yang cukup untuk menampung banyak orang. Meskipun begitu harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. “Saya minta KPU menyediakan ruangan yang cukup untuk menampung banyak orang namun tetap dengan mengikuti protokol kesehatan,” pintanya.

Dirinya mengimbau agar Partai atau Gabungan Partai tidak mendaftarkan Bapaslonnya jelang penutupan pendaftarkan.

Dia menjelaskan bahwa pada pendaftaran Bapaslon pada Pilgub 2 tahun lalu baik dari Khofifah maupun Saifullah Yusuf sudah mendatangi KPU untuk konsultasi berkas sebelum pembukaan pendaftaran. Sehingga baik dari sisi KPU maupun dari sisi Bapaslon memiliki banyak waktu untuk melakukan perbaikan berkas.@budi