LENSINDONESIA.COM: LSM Gerakan Rakyat Muda Madiun (GRAMM) tegak lurus bersikap melaporkan dugaan skandal keuangan anak perusahaan BUMN PT INKA (Persero), Madiun, Jawa Timur, ke berbagai pihak terkait di Jakarta. Laporan tertulis dilayangkan Senin (10/8/2020), sesuai rencana, sepekan pasca somasi diserahkan kepada PT IMSS, yakni anak perusahaan BUMN PT. INKA (Persero).

Laporan tertulis itu dilengkapi segebok berkas otentik dari para rekanan kerja yang merasa dirugikan PT IMSS. Lampiran berkas berisi bukti bukti yang mengarah adanya penyimpangan keuangan oleh pihak PT IMSS yang beralamat di Jl Salak No 59 Madiun.

LSM GRAMM tidak akan kompromistis terhadap anak perusahaan BUMN ini. Pasalnya, pemerintah saat ini serius menyoroti kinerja BUMN atau anak perusahaannya, lantaran tak sedikit BUMN yang menanggung rugi bahkan kolaps.

Sekretaris LSM GRAMM, Bambang Gembik, menegaskan pihaknya merasa terhina sikap PT IMSS lantaran bukan cuma tidak merespon
somasinya. Pihaknya tersingung karena PT IMSS malah berupaya menyuap Rp30 juta melalui suruhan pihak lain yang tidak terkait persoalan pada Jumat malam (7/8/2020).

“Saya memang miskin, tapi punya harga diri dan tidak murahan. Karena itu, upaya penyuapan dengan uang tunai Rp30 juta oleh
seseorang agar kami tidak melanjutkan perkara ini, tegas kami tolak,” tegas Bambang.

Kalau saja mau disuap, Bambang mempertanyakan bagaimana perasaan para rekanan yang menjadi korban. “Kalau saya terima suap, artinya saya berjoget ria di atas jerit tangis para rekanan kerja yang menjadi korban,” terang Bambang Gembik.

Sebelumnya ramai diberitakan, LSM GRAMM menyomasi PT IMSS termasuk induk perusahaannya, PT. INKA (Persero), Selasa (8/8/2020). BUMN bergerak di bidang industri perkeretaapian berpusat di Jl. Yos Sudarso, Madiun. Dirut PT IMSS, Kolik saat dikonfirmasi awak media sempat mengelak tudingan pihaknya tidak membayar rekanan.

Kolik sempat pamer ‘backing’ menantunya di Mabes Polri yang berpangkat Kombes. “Mantu saya di Mabes Polri berpangkat Kombes. Ayah saya juga Kolonel TNI”, ujar Kolik bernada tinggi.

Terkait tudingan ngemplang dana rekanan, menurut Kolik, pihaknya merasa tidak kenal dengan Sugito, Widodo, Sunarto dan Sukardi sebagai rekanan yang mengklaim telah mengerjakan berbagai proyek yang berlangsung di lingkungan PT INKA.

“Saya tidak kenal dengan mereka. Kita buktikan siapa sebenarnya yang nggarong duit negara,” tegas Kolik selaku Dirut PT. IMSS, yang ditunjuk PT. INKA untuk mengover bermacam proyek kebutuhan induk perusahaannya itu.

Sementara Sugito dan Sunarto yang ditemui terpisah menuturkan, pihaknya tidak gila atau ingin ditertawakan orang karena
menuduh PTN IMSS tanpa dasar. Sejak 2017, kedua rekanan ini diminta mengerjakan proyek dengan posisi sebagai Subkontrak atau vendor.

Awalnya, jelas Sugito, PT IMSS membayar hasil kerjanya, meski dengan cara mengangsur. Namun, sejak 2018 hingga saat ini
kewajiban membayar sisa kekurangan dari angsuran itu tidak diselesaikan PT IMSS. Akibatnya, para rekanan dirugikan mencapai
ratusan juta hingga milyaran rupiah.

Kerugian materiil yang ditanggung para rekanan antara lain, Sugito rugi lebih dari Rp 900 juta. Sunarto menanggung
kerugian Rp 600 juta, Sukadi Rp 1,7 milyar dan Widodo Rp 425 juta. Bahkan, Widodo sempat menolak permintaan PT IMSS untuk
menandatangani pernyataan yang menyatakan tagihannya sudah lunas. Sebab, belum lunas.

Bahkan, ungkap Widodo, uang tagihan Rp 700 juta dipotong fee (bukan PPN atau PPH) Rp 75 juta. Sehingga, cuma mengantongi sisanya.

Para rekanan sebelumnya seringkali berupaya menagih haknya di PT IMSS. Namun, mereka ditolak dengan berbagai dalih yang
dirasa masuk akal. Karena selalu gagal, para rekanan akhirnya menguasakan kepada LSM GRAMM sebagai pendamping, guna
mengungkap kasus tersebut.

Pekerjaan yang sudah dirampungkan hingga tuntas oleh para rekanan antara lain, pembuatan rest area, pembuatan pagar, plafon, saluran air, perbaikan rel kereta api, pengecatan dan lain lain.

Masalah laporan ke Jakarta, ungkap Bambang Gembik, disampaikan ke Kementerian BUMN, BPK, KPK, Kejagung, Bareskrim Polri, LSM MAKI, dan berbagai media massa cetak, elektronik maupun televisi nasional. @jrk