LENSAINDONESIA.COM: Pandemi Covid-19 yang terjadi global membuat perlambatan sendi perekonomian Indonesia, termasuk sektor properti.

Progres sejuta rumah per tahun yang diprogramkan pemerintah Joko Widodo hingga Agustus 2020 ini baru terjual sekitar 260.000 unit. Begitu pula nasib para pengembang properti mengalami kesulitan dalam membangun atau penjual produk mereka.

Kondisi ini mendorong pemerintah dan perusahaan pengembang properti melakukan inovasi dalam berinvestasi pada sektor properti.

Direktur Kepatuhan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusuf Hariagung mengatakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berkewajiban menyediakan rumah sebagai kebutuhan pokok setiap warga. Oleh karena itu, pemerintah memiliki program sejuta rumah per tahub yang berjalan sejak tahun 2015.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2019, pemerintah sudah membangun 4,8 juta rumah. Akan tetapi, di tahun 2020 ini program tersebut terkendala oleh wabah Corona yang diakibatkan oleh virus Covid-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

“Realisasi program sejuta rumah pada 2020 sampai Agustus lalu sekitar 260 ribuan unit. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Agustus 2019 yang mencapai 600 ribuan rumah. Meskipun demikian, kami meyakini target sejuta rumah pada tahun ini dapat tercapai,” ujar Yusuf Hariagung disampaikan melalui webinar zoom di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Yusuf menjelaskan, program sejuta rumah pada 2020 dapat terwujud dengan kontribusi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga sebanyak 200 ribu unit.

Kemudian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, rumah susun, dan rumah khusus sekitar 200 ribuan unit. Sisanya, dapat dipenuhi dari pembangunan rumah oleh pelaku usaha dan masyarakat sendiri.

Salah satu insentif pemerintah untuk menggenjot pembangunan rumah umum berupa bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Bantuan ini seperti alam lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu serta sistem air bersih. Ada pula Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa peningkatan kualitas sebesar Rp17,5 juta.

“Dari sisi perizinan, pemerintah melakukan penyederhanaan tahapan dari 33 menjadi 11. Begitu pun lama proses perizinan dipercepat dari 944 hari menjadi 44 hari,” jelas Yusuf.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menyoroti bahwa pada masa awal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertumbuhan properti menurun drastis.

Namun dirinya bersyukur, ketika PSBB transisi dijalankan penjualan properti mulai menggeliat, terutama di Jabodetabek dan Banten.

Menurutnya,.agar sektor properti tetap tumbuh di masa pandemi, sebaiknya pemerintah pusat dan daerah memberikan keringanan pajak, baik berupa pemotongan atau penundaan pembayaran.

“Kami meminta pengurangan biaya operasional seperti listrik dan air. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan asosisasi pengusaha terkait hal ini,” tutur Hari.

Kepada para pengembang properti, ia juga memberikan saran yakni merestrukturisasi kewajiban kepada perbankan agar tetap bertahan di masa pandemi. Langkah efisiensi perlu dilakukan pula, semisal pengembang fokus pada aset yang sudah ada dan tidak membeli tanah baru.

“Pembangunan, lebih baik berupa rumah tapak daripada apartemen. Ini karena pembangunan rumah tapak tidak mesti secara besar seperti apartemen,” katanya.

Yang tak kalah penting, Hari melihat pengembang perlu membangun rumah yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, sekarang sedang tren work from home (WFH).

“Di era pandemi ini, banyak orang kerja dari rumah atau WFH work from home. Pengembang dapat membangun rumah yang dapat memenuhi kebutuhan WFH. Jangan dilupakan juga, rumah perlu menjaga kesehatan para penghuninya yang banyak beraktivitas di rumah dengan membuat ruang terbuka hijau dan ventilasi yang baik,” tutur Hari.@Rudi