LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa turun langsung mengumpulkan para petani hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Graha Cemara Obyek Wisata Alam Coban Rondo, Pujon, Kabupaten Malang, Senin (07/09/2020).

Upaya ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Timur peduli petani hutan.

Acara dikemas dalam Rakor Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dihadiri oleh perwakilan petani hutan.

Selama ini, masyarakat LMDH mengeluhkan karena mereka tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi karena terkendala masalah kelembagaan dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

Ketua Perkumpulan LMDH Jatim Nur Rohim mengaku pihaknya siap bersinergi dengan Pemprov Jatim, Perhutani maupun seluruh elemen demi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di sekitar hutan.

Tak hanya itu, mereka juga mendukung upaya meningkatkan produk, pengingkatan kualitas produk hingga perluasan akses.

“Kami itu pejuang ketahanan pangan yang seringnya pasrah, tapi kita tetap berjuang untuk meningkatkan ekonomi dan kelestarian hutan. Kami sering disiksa oleh pengadaan pupuk. Kami butuh pupuk. Kalau kami tidak diberi maka ajari kami supaya bisa mandiri,” kata Nur Rohim.

Mereka menuntut pendampingan dari Pemprov Jatim agar bisa membuat pupuk secara mandiri. Bahkan ia menawarkan diri untuk memproduksi pupuk sendiri dengan investor yang kompeten untuk mengelola produksi pupuk secara mandiri.

Nur Rohim juga menjelaskan selama ini mereka tidak dapat pupuk subsidi karena adanya kendala tidak terdaftar pada RDKK. Sehingga tidak mendapatkan kuota untuk pembagian pupuk bersubsidi.

Pihaknya menyayangkan hal itu, sebab mereka merasa sebagai pejuang ketahanan pangan. Tak hanya menanam produk padi, jagung, tapi juga kopi, porang, juga aneka tanaman hutan yang lain.

Mennaggapi hal itu, Gubernur Khofifah menegaskan pengurusan RDKK bukan kewenangan Pemprov. Melainkan pengajuan dari Pemkab masing-masing langsung ke pusat.

“Masalah mereka adalah subsidi pupuk, ada beberapa yang tidak masuk RDKK, maka mereka tidak dapat kuota subsidi pupuk. Maka dalam Rakor ini, tolong identifikasi semua point addressnya kemana. Karena untuk masuk ke RDKK itu bukan kewenangan pemprov. Nanti biar didata dinas yang bersangkutan atau saya nanti yang panggil para bupati/walikotanya,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.

Saat ini LMDH yang sudah dapat SK Kemenkumham baru ada 303 lembaga. Kemudian akta notaris 1500 an, dan yang dapat tanda tangan kepala desa ada 18.

“Ini yang harus ada pendampingan supaya legalitasnya klir. Karena tentu yang klir sampai ada SK Kumham.
Untuk pendampingan teknis bisa dibantu masukkan input data, misalnya oleh siswa SMK. Karena sekarang juga sudah ada e-RDKK,” pungkasnya.@sarif