LENSAINDONESIA.COM: Sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020, Polrestabes Surabaya menerjunkan tim dari Unit Jatanras, Resmob dan Tipiring, untuk mendukung Satpol PP merazia sejumlah tempat hiburan, Rabu (9/9/2020) malam.

Setelah sehari sebelumnya merazia Royal KTV Karaoke dan Diskotek New Paradise di kompleks Gedung Go Skate Jl Embong Malang, serta Diskotek Kowloon di lantai 5 Plasa Surabaya, petugas gabungan akhirnya menyegel Diskotek New Paradise. Diskotek yang baru tahap trial opening ini dianggap melanggar Perda nomor 23 tahun 2012 dan Perwali nomor 33 tahun 2020, terkait pasal 20 yang melarang semua tempat hiburan beroperasional saat pandemi covid-19.

Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Piter Frans Rumaseb saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya melakukan penyegelan di tempat itu setelah pada 5 September kemarin menempel stiker pelanggaran.

“Iya disegel, berdasarkan razia semalam didapati New Paradise tak punya ijin restoran. Disana kan bar dan diskotek, nah kalo bar, karaoke, diskotek, pub itu dalam Perwali 33 dilarang beroperasional,” terangnya, Kamis (10/9/2020).

Selain di diskotek tersebut, petugas gabungan juga merazia D’Boss Karaoke (Komplek Darmo Park) dan CC Club Diskotek & Karaoke Jl Mayjend Sungkono

Kemudian, Viva Resto Jl Kedungdoro 48 dilakukan penindakan dengan dihentikan operasionalnya karena ijin resto tapi diduga menyewakan cewek sebagai purel. Pengunjung juga menikmati live karaoke di hall yang gelap sambil minum bir. D’Berry Kafe n Resto di Jl Banyuurip, juga sempat didatangi. Tapi tempat ini tak beroperasional.

“Viva itu ijinnya restoran, tapi waktu kami masuk, protokol kesehatan tidak di laksanakan. Pengunjung membludak, mereka juga asyik karaoke. Akhirnya kami hentikan operasionalnya,” pungkasnya.

Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo membenarkan pihaknya menerjunkan tim dari Resmob, Jatanras dan Tipiring guna memback up Satpol PP selaku penegak Perda untuk menegakkan aturan Perwali 33 tahun 2020.

“Perintah Pak Kapolres sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020, Polri wajib membantu pengawasan protokol kesehatan yang diatur masing-masing kepala daerah untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Dalam hal ini adalah penegakan Perwali nomor 33 tahun 2020,” jelasnya. @wendy