LENSAINDONESIA.COM: Badan Anggaran (Banggar) DPR kecewa menghadapi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan cukup mengundang sensasi dan dramatis, sehingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam perdagangan nasional rontok.

“Kejadian kemarin sangat disesalkan atas pernyataan boombastis, dramatis oleh Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga menimbulkan hal yang tidak perlu dan membakar ludes Rp 300 triliun saham-saham kita berguguran,” kata Said saat membuka rapat Banggar dengan Pemerintah, di Gedung DPR, Jumat (11/9/2020). .

“Kalau korporasi hancur, maka ritel akan hancur. Ini tantangan berat bagi OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan BI [Bank Indonesia],” tegas Said.

Sebelumnya ramai diberitakan, peristiwa mengejutkan menimpa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (10/9/20). IHSG ini rontok di zona merah akibat anjlok dari 5,01% ke level 4.891,46. Sebelumnya, perdagangan sempat dihentikan oleh bursa karena anjlok lebih dari 5%.

Sehari sebelumnya, Rabu (9/9/2020), nilai kapitalisasi merosot hingga Rp 297,26 triliun dari nilai kapitalisasi Rp 5.978,17 triliun, menjadi Rp 5.680,91.

Ketua Banggar DPR menyesalkan keputusan politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB total dengan menyatakan Jakarta dalam kondisi darurat Covid-19, tanpa mempertimbangkan dampak buruk ekonomi nasional.

Diketahui, Gubernur Anes dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di media medsos, Kamis (10/9/2020), menyatakan peningkatan peningkatan kasus Covid 19 di Jakarta sejak Agustus 2020 sudah sangat mengkhawatirkan jika tidak segera direm.

“Kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, mulai Senin 14 September kegiatan perkantoran yang non esensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah, bukan kegiatan usahanya yang berhenti tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan, kegiatan usaha jalan terus, tapi kegiatan perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan,” kata Anies.

Anies berdalih perkembangan kasus mengancam ambang batas kapasitas layanan rumah sakit rujukan di wilayah Jakarta.
“Kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi, bukan lagi masa transisi, tapi PSBB awal dulu,” kata Anies. @jrk-LI